Serapan Anggaran Penanganan Inflasi Mesuji Baru 42%

Mesuji (Lampost.co) – Realisasi anggaran penanganan inflasi Pemerintah Kabupaten Mesuji baru mencapai 42%.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Mesuji, Olpin Putra, mengatakan Mesuji siapkan 3% dari dana transfer umum periode September, Oktober, November, untuk pengendalian inflasi daerah.

Hal itu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang terbit September lalu.

"Daerah diamanatkan menganggarkan minimal 2%, dan Mesuji siapkan 3% untuk inflasi sekitar Rp3 miliar. Mendagri selalu evaluasi dengan Bupati mempresentasikan kendala bagi daerah yang gagal. Sementara daerah yang berhasil menyampaikan kiatnya," kata Olpin, di kantornya, Rabu, 9 November 2022. 

Dia melanjutkan, anggaran Rp3 miliar itu disebar ke beberapa perangkat daerah, seperti Dinas Sosial dengan BLT untuk 866 KK dan 253 KK keluarga nelayan yang menerima Rp600 ribu. Lalu Disperindag berupa operasi pasar murah untuk 12 titik dan bantuan untuk UMKM.

Kemudian Dinas Ketahanan Pangan berupa bantuan kelompok wanita tani (KWT), Dinas Perikanan untuk UMKM 6 kelompok setiap kelompok menerima Rp35 juta dan pelaku usaha skala mikro kecil untuk 8 kelompok menerima Rp10 juta.

“Sedangkan untuk serapan anggaran Mesuji APBD mencapai 67%,” ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan