Sengketa Lahan KAI Vs Warga Pasir Gintung Bandar Lampung Diadukan ke DPR

Asrul Septian Malik Sep 04, 2022 | 22:02

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Forum Masyarakat Pasir Gintung (Formapas) menyurati Komisi II DPR RI terkait sengketa lahan antara warga dan PT KAI Divre IV Tanjungkarang. Warga mengaku memegang sertifikat hak milik (SHM) tanah tersebut, namun, digugat PT KAI.

Salah satu dari tiga rumah dari warga yang mengaku memiliki SHM itu telah mendapatkan Surat Peringatan (SP) 3 untuk segera mengosongkannya. Mereka yang mengeklaim memiliki SHM adalah Hermain dengan hak milik No.34/SD, Sutiman hak milik No 98/SJ, Saibah SHM hak milik No 2, Sutarsih SHM hak milik No 571, dan Zainuli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 40/SD.

"Mohon kepada Bapak Endro. S. Yaman (Anggota Komisi II DPR RI Dapil Lampung) memastikan kekuatan surat sertifikat ke Menteri Agraria," bunyi surat aduan, dilihat Lampost.co, Minggu, 4 September 2022.

Baca: Pemkab akan Tengahi Sengketa Lahan Ahli Waris Poerba Ratoe dan Warga Sumbermarga Lamtim

Dalam surat tersebut, warga merasa resah dengan tindakan yang dinilai sewenang-wenang PT KAI.

"Warga juga membayar PBB setiap tahunnya," kata mereka.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Endro S. Yaman mengaku telah menerima surat tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan warga akan dilaksanakan pada 5 September 2022 mendatang.

"Masyarakat yang bermukim di tanah yang diklaim milik PT KAI mengadukan nasibnya. Mereka mengaku diteror dan diintimidasi dengan diminta membayar sewa melalu virtual account milik PT KAI. Kalau tidak membayar, diancam diusur," ujarnya.

Terpisah, Humas PT KAI Divre IV Jaka Jarkasih mengaku tak mempermasalahkan aduan warga ke DPR. Jaka menyebut, Grondkaart merupakan alas hak PT KAI yang diakui negara. Ia juga menyebut beberapa wilayah yang berada di Pasir Gintung merupakan aset PT KAI yang telah diinventarisir.

Grondkaart merupakan peta penguasaan tanah pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan digunakan sebagai klaim penguasaan dan pemilikan oleh PT. KAI.

"Silakan saja kalau itu upaya mereka," katanya.