#LAMPUNG

Sembilan Sekolah di Lampung Jadi Pilot Project Pendidikan Antikorupsi

Sembilan Sekolah di Lampung Jadi Pilot Project Pendidikan Antikorupsi
Salah satu sekolah yang dikunjungi KPK. Dok. KPK


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sebanyak sembilan sekolah dan madarasah di Provinsi Lampung, disambangi oleh Direktorat Jejaring Pendidikan KPK , sejak 29--30 November 2022.

Sekolah tersebut masing-masing di Lampung Selatan terdapat dua sekolah dan 1 madrasah percontohan, yaitu SDN 2 Merak Belantung, SMKN 1 Kalianda dan MAN 1 Lampung Selatan.

Kemudian di Kabupaten Lampung Tengah, TK Gunung Sugih dan RA Jauharotul Mualimin.

Selanjutnya,  di Kota Bandar Lampung ada 2 sekolah dan 2 madrasah yaitu, MIN 6 Bandar Lampung, MTSN 2 Bandar Lampung, SMPN 14 Bandar Lampung, dan SMAN 5 Bandar Lampung.

Kedatangan KPK dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pilot project atas implementasi pendidikan antikorupsi (PAK) jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekolah tersebut telah dipilih oleh Pemerintah Daerah (pemda) dan ditetapkan oleh KPK sebagai sekolah pilot project atau percontohan implementasi PAK.

"Sekolah dan madrasah tersebut sejak Juni 2022 telah mengikuti serangkaian kegiatan intervensi penguatan PAK dari KPK seperti workshop peningkatan kapasitas dengan berbagai materi terkait antikorupsi hingga penyusunan modul ajar integritas berbasis project,” kata Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha dalam keterangan resmi, Jumat, 02 Desember 2022.

Aida mengatakan dirinya mengikuti proses wawancara secara langsung di 2 sekolah dan 2 madrasah. Di sela-sela kegiatan wawancara kepada guru dan kepala sekolah, dia menyampaikan bahwa sekolah yang menjadi percontohan implementasi PAK ibarat laboratorium yang menjadi tempat menguji desain pendidikan antikorupsi.

“Diharapkan nantinya dapat dihasilkan desain PAK yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan madrasah,” kata dia.

Untuk mengukur ketercapaian intervensi proyek terhadap implementasi PAK di sekolah/madrasah percontohan tersebut, maka KPK melakukan monev dengan mewawancarai kepala sekolah/madarasah, perwakilan guru dan siswa dari ke sembilan sekolah/madrasah percontohan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Lampung tersebut.

Ketua Satgas Pemberdayaan Jejaring Pendidikan KPK Jermia Djati juga menambahkan bahwa monev ini bukan untuk menilai integritas sekolah atau madrasah yang menjadi percontohan tetapi untuk mengevaluasi program pilot project yang diinisiasi KPK.

“Apakah sekolah merasakan manfaat dari program ini, apa kekurangannya dan kami mengharapkan masukan untuk KPK agar program ini ke depannya bisa lebih baik lagi,” ujar Jermia.

Empat Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program pilot project adalah ketersediaan sarana dan perangkat untuk implementasi PAK di satuan pendidikan (satdik), ketersediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi PAK, pelaksanaan program PAK oleh satdik, dan perubahan pengetahuan dan perilaku antikorupsi di satdik percontohan. Indikator-indikator ini kemudian dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan wawancara.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait