#beritalampung#beritabandarlampung#unila

Seleksi PTN Jalur Mandiri Tidak Dihapus, Ini Tanggapan MAKI

Seleksi PTN Jalur Mandiri Tidak Dihapus, Ini Tanggapan MAKI
Ilustrasi. Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, merombak cara seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN), usai mencuatnya kasus suap mahasiswa masuk Universitas Lampung via jalur ujian mandiri. Meski ada perombakan, namun jalur mandiri ternyata tidak dihapus.

Disebutkan pada jalur ini, pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan. Dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri.

Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi/fakultas, metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan/atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan.

Baca juga: APBD Perubahan Pemprov Lampung Diproyeksikan Naik Rp300 M

Selain itu juga besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Lebih lanjut disampaikan Nadiem, sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi.

Termasuk mengumumkan masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi, dan tata cara penyanggahan hasil seleksi. Pelibatan masyarakat untuk transparasi dan akuntabilitas proses seleksi

Mendikbudristek juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan, sehingga seleksi secara mandiri dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Menurut Nadiem, seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

Dengan mekanisme baru ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di PTN. “Apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada laman https://wbs.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.lapor.go.id,” imbau Mendikbudristek, dilansir Lampost.co dari Medcom.id, Rabu, 7 September 2022.

Terhadap hal tersebut, Koordinator Masyaraka Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan kalau sebaiknya jalur mandiri tetap dihapuskan, sama seperti pernyataannya saat perkara yang menjerat rektor nonaktif Unila, Karomani mencuat.

"Saya sih tetap meminta jalur mandiri dihapuskan," ujarnya, Rabu, 7 September 2022.

Meski demikian, lanjut Boyamin, mekanisme pengetatan yang yang dipaparkan oleh Mendikbud terkait seleksi jalur mandiri bisa menekan pontensi suap, seperti yang sudah terjadi.

"Lebih transparan caranya. Nilainya segala macam diumumkan dan ada sanggahan. Sudah lumayan lah, walau harusnya jalur seleksi saja (SNMPTN dan SBMPTN)," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait