#ham#gakkumdu#pilkada#beritabandarlampung

Selamatkan Sentra Gakumdu Bandar Lampung dari Potensi Pelanggaran HAM

Selamatkan Sentra Gakumdu Bandar Lampung dari Potensi Pelanggaran HAM
Kuasa hukum dari terlapor. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co): Laporan perusakan Alat Praga Kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo memasuki babak baru. 

Penasehat Hukum (PH) terlapor dalam perkara perusakan APK menemukan indikasi adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penyelidikannya.

Juendi Leksa Utama, selaku kuasa hukum dari terlapor mengatakan Sentra Gakkumdu Kota bandar Lampung harus diselamatkan dari potensi pelanggaran HAM.

“Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung dalam memintai keterangan klarifikasi belum mendapatkan informasi lengkap perihal dugaan tindak pidana pengrusakan dan penghilangan APK. Padahal dalam kenyataannya keterangan yang disampaikan oleh klien kami melalui rekaman di Sentra Gakkumdu ternyata rekaman tersebut didapatkan tim pelaporan dengan cara melawan hukum yaitu adanya dugaan ancaman kekerasan. Disinilah kami menilai adanya potensi pelanggaran HAM tersebut," kata Juendi, Selasa, 24 November 2020.

Untuk memulihkan dari kekeliruan tersebut, mantan direktur advokasi PBHI Provinsi Lampung itu, melanjutkan bahwa penasehat hukum para terlapor perusakan APK telah mendampingi terlapor membuat laporan polisi. 

“Karena ada dugaan tindak pidana, sehingga kami selaku kuasa hukum mendampingi para terlapor untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan laporan polisi nomor: LP/B/2572/XI/2020/LPG/Resta Balam tertanggal 23 November 2020,” terang dia.

Dia mengatakan laporan polisi itu agar dijadikan pertimbangan dalam pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung agar dugaan tindak pidana pemilihan perusakan APK dihentikan demi keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait