#citralandlampung

Selain Citraland, Pemprov akan Evaluasi Semua Proyek di Lahan Rawan Bencana

Selain Citraland, Pemprov akan Evaluasi Semua Proyek di Lahan Rawan Bencana
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Syahrudin Putera. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan atensi kepada beberapa lokasi perumahan rawan bencana alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Hal ini terkait tragedi longsor yang merobohkan dua rumah mewah di Perumahan Citra Land Cluster Davinci, Jalan Raden Imba Kusuma, Sumur Putri, Tanjung Karang Barat, Selasa, 27 Januari 2021 kemarin. Pemerintah harus memastikan masyarakat tinggal di pemukiman yang aman.

Kepala DLH Provinsi Lampung, Syahrudin Putera mengatakan pihaknya akan melakukan analisa secara komprehenship mengenai perumahan Citraland dan perumahan lainnya. Khususnya perumahan yang berada di daerah rawan longsor, di atas gunung, dan daerah resapan air.

Dalam waktu dekat, Pemprov akan melakukan mapping/pemetaan terhadap pemukiman yang rawan.

"Kami akan lihat juga perumahan lain dan melaporkannya kepada Pak Gubernur Lampung. Daerah rawan longsor dan menyalahi peruntukannya akan kita lihat, monitor, dan evaluasi," kata Syahrudin, Rabu, 27 Januari 2021.

Baca: Gubernur: Longsor Citraland Jadi Pelajaran Penting Pemberian Izin Pembangunan

 

Ia mengatakan meskipun perizinan pembangunannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, tetapi semua pihak harus sama-sama serius menjaga dan memperhatikan lingkungan hidup. Saat ini proses pembangunan rumah di Perumahan Citraland dihentikan sementara sampai menunggu kajian-kajian komprehensip.

"Saat ini kita minta setop dulu pembangunan Citraland sampai ada kajian menyeluruh terhadap pengelola lingkungan hidupnya dan kajian geologinya secara keseluruhan. Karena ini menyangkut keselamatan manusia. Saya juga sudah buat berita acara pemeriksaan bersama jajaran manajemen untuk distop pembangunannya. Kita kaji kelayakan dan kewajiban-kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup," katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait