#TUBA

Sekda Tuba: Pemerintah Tidak Wajib Penuhi Siltap RK Sesuai PP No. 11 Tahun 2019

Sekda Tuba: Pemerintah Tidak Wajib Penuhi Siltap RK Sesuai PP No. 11 Tahun 2019
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Menggala (Lampost.co) -- Sekretaris Daerah Kabupaten Tulangbawang, Antoni menilai pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban memenuhi besaran penghasilan tetap (Siltap) Kepala Dusun atau Rukun Keluarga (RK) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.

Ia beralasan, Siltap jabatan Kadus atau RK bukan merupakan kewajiban melainkan insentif yang sifatnya diskresi, sehingga pemberian Siltap RK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Siltap bukan kewajiban sifatnya diskresi, kenaikan Siltap RK dilihat dari kemampuan keuangan daerah, mereka bukan PNS dan bukan kami yang ngangkat," ujar Antoni di ruang kerjanya pekan lalu.

Namun,Antoni tidak dapat menjelaskan apakah RK itu merupakan perangkat desa lainnya atau lembaga. "Saya enggak paham apakah RK masuk dalam aparat desa atau bukan, saya sudah perintahkan Sahud Tenaga Ahli Hukum kala itu untuk mengkajinya," kata dia.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Peraturan Bupati Tulangbawang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung dijelaskan perangkat kampung sebagaimana dimaksud Ayat 1 terdiri atas, sekertaris kampung, pelaksanaan kewilayahan/kepala dusun/rukun keluarga, dan pelaksana teknis.

Kadus atau Rukun Keluarga itu bagian dari perangkat desa yang ditetapkan besaran Siltap oleh Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa Pasal 81 Ayat 2 huruf (c) besaran penghasilan tetap perangkat desa lainya paling sedikit Rp2.022.200 setara 100 persen dari gajih pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Dijelaskan juga pada Ayat (3) dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lainya dalam APBDesa selain Dana Desa.

Untuk waktu pelaksanaan perubahan besaran Siltap oleh Pemerintah Daerah sendiri dimulai paling lambat pada Januari 2020, hal itu tercantum dalam Palas 81B Ayat (1) dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekertaris desa, dan perangkat desa lainya diberikan paling lambat terhitung Januari tahun 2020.

Ia menganggap, daerah lain dapat memenuhi Siltap RK sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2019, karena menggunakan dana desa. "Kalau diaorang punya aturan bahwa itu wajib dibayar ya silahkan saja, untuk apa saya bertahan dengan argumentasi itu, nanti kita lihat saja koreksi dari Pemerintah Pusat," kata dia.

"Kalau PP itu dilanggar, itu kan ada BPK nantikan ada rekomnya, yang namanya regulasi pasti ada yang monitor, kalau kami melanggar PP pastikan kami nanti ditegur. Selama ini kami dapat apresiasi dengan Kementerian Desa," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait