#ADMINDUK#BERITALAMPURA

Sejumlah Warga Lampura Belum Paham Urusan Administrasi Kependudukan

Sejumlah Warga Lampura Belum Paham Urusan Administrasi Kependudukan
Aktivitas warga mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil Lampura, Senin, 21 Juni 2021. Lampost.co/Fajar Nofitra


Kotabumi (Lampost) -- Sejumlah warga Lampung Utara belum memahami persyaratan administrasi kependudukan untuk berbagai keperluan. Banyak warga yang mengurus berkas administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP-El, dan adminduk lainnya, kembali melakukan legalisasi dokumen dengan cap basah, meski telah memiliki barcode. 

Kondisi di lapangan, banyak warga yang belum memahami esensinya. Padahal, telah jelas diakui keabsahan legalisasi dokumen cap basah itu tidak diperlukan lagi karena sudah ada tanda barcode. Contohnya, saat mendaftar pekerjaan formil dan nonformil seperti menjadi calon anggota TNI-Polri, perusahaan-perusahaan, hingga terbaru pemilihan kepala desa (pilkades) yang bakal digelar di sana.

"Ya benar itu yang masih terkendala di sini, untuk pelayanan adminduk. Terkadang mereka memaksa. Padahal, dengan difotokopi saja sudah cukup. Sebab dari Kemendagri memang demikian.  Jadi, tak perlu dilegalisasi lagi, "kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampura, Perdana Putra di kantornya, Senin, 21 Juni 2021.

Menurutnya, Permendagri No.104/2019 dan Surat Edaran Dirjen juga sudah mengatur secara jelas persyaratan administrasi kependudukan untuk berbagai keperluan. Aturan itu menggariskan KK, KTP-El, akta dan dokumen lainnya yang telah menggunakan tanda tangan elektronik (barkode)tidak perlu legalisasi lagi dengan cap basah, tapi cukup difotokopi dan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan tersebut. 

"Misalnya, mendaftar sekolah, mencari pekerjaan, atau karir. Jadi, tak perlu repot-repot, tapi belum semua memahami, "terangnya.

Baca juga : Pemerintah Dukung Data Kependudukan pada 11 OPD

Kabid Pemdes DPMD Lampura, Ismirham Adi Saputra, menambahkan syarat yang harus dipenuhi peserta dalam pilkades tahun ini yaitu surat bersih diri dari Makodim Lampura dan surat pernyataan sebagai WNI.

Pantauan di lapangan, banyak warga belum memahami persoalan legalisasi dokumen kependudukan yang telah memiliki tanda tangan elektronik. Misalnya mereka yang ingin mendaftarkan diri dalam perhelatan enam tahunan itu, demikian juga syarat yang tersiratnya.

"Kami baru tahu juga setelah mengurus di sini. Jadi, kalau ada syarat begini (adminduk barcode) tak perlu repot ngurus sampai ke kabupaten. Juga persyaratan surat WNI dan bersih diri Dandim, "ujar seorang warga yang enggan namanya disebut saat mengurus dokumen kependudukan sebagai syarat calon kades di sana.

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait