#TANGGAMUS

Sejumlah Guru di Tanggamus Sayangkan Larangan Menjadi Penyelenggara Pemilu

Sejumlah Guru di Tanggamus Sayangkan Larangan Menjadi Penyelenggara Pemilu
Pelantikan PPS di Kotaagung Timur, Selasa, 24 Januari 2023. Lampost.co/Rusdy Senapal


Kotaagung (Lampost.co) – Sejumlah guru di Kabupaten Tanggamus menyesalkan larangan guru menjadi penyelenggara pemilu 2024 mendatang. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang d tandatangani sekretaris kabupaten setempat.

Guru SDN 1 Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur, Maryadi, mengatakan bahwa Surat Edaran dari Sekda keluar setelah mereka dilantik menjadi PPK, Panwascam dan Seketariat Panwascam. Bahkan ada yang telah mendaftar menjadi PPS  dan telah lulus tes tertulis.

"Aneh-aneh, sungguh tidak adil. Mengapa tidak ada edaran juga untuk dinas kesehatan, mereka lebih parah lagi, mereka sumpahnya yang di rumah sakit mau pun di puskesmas ataupun bidan 24 jam menjadi pelayanan masyarakat. Mengapa tidak ada edarannya," kata dia, Rabu, 25 Januari 2023.

Menurut Maryadi, di daerah lain justru banyak guru yang menjadi penyelenggara pemilu. Sebab mereka punya kualitas SDM dan tidak mungkin lari dari tanggung jawab. Selain itu, kata dia, para guru telah terbiasa menghadapi masyarakat serta bicara di depan khalayak ramai.

"Di Seketariat Panwascam Kotaagung Timur ada dua guru, dan infonya ada PPK juga ada beberapa dari kalangan guru," kata dia.

Di sisi lain, Sekrataris Dinas Pendidikan Tanggamus, Gunawan, menyebut bahwa larangan itu dikeluarkan lantaran kondisi pendidikan saat ini sangat menghawatirkan. Menurutnya, banyak anak sekolah kelas 1 sampai kelas 3 SD di Kabupaten Tanggamus belum dapat membaca dan menulis.

"Selama dua tahun ini kegiatan belajar-mengajar tatap muka sempat vakum, semua melalui daring akibat covid-19. Sehingga para pelajar telah banyak ketertinggalan mata pelajaran," kata dia.

Ia berharap agar pihak Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP) dan Kepala Sekolah agar tidak mengeluarkan surat rekendasi kepada jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) guru baik PNS, P3K ataupun Non PNSD untuk menjadi penyelenggara pemilu.

"Saya ingin semua fokus dulu mengejar ketertinggalan selama dua tahun ini. Karena dampak covid-19 bukan hanya pada ekonomi akan tetapi juga berdampak pada pendidikan," kata dia.

Menurutnya, belajar melalui daring selama masa pandemi tidak terlalu efektif diterapkan di Kabupaten Tanggamus. Sebab, ada beberapa wilayah tidak memiliki signal internet. Dia mengaku telah melakukan survei di beberapa sekolah, hasilnya banyak ditemukan anak sekolah kelas 1 sampai kelas 3 SD yang belum dapat membaca dan menulis.

"Saya berharap kepada para guru yang telah menjadi atau mendaftar sebagai penyelenggara pemilu untuk mundur dan fokus mengejar ketinggalan penyerapan mata pelajaran bagi para peserta didik di sekolah masing-masing," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait