#BANDARLAMPUNG

Segera Umumkan Hasil Lelang untuk Menutup Peluang Jual Beli Jabatan

Segera Umumkan Hasil Lelang untuk Menutup Peluang Jual Beli Jabatan
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan nilai 65,58. Nilai tersebut masuk dalam kategori sangat rentan terjadi KKN.

Berdasarkan survei tersebut, salah satu komponen yang mendapatkan nilai paling rentan adalah jual-beli jabatan. Dalam hasil SPI pada laman jaga.id, risiko jual-beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandar Lampung mencapai 30 persen.

Untuk diketahui, saat ini ada 2 proses lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Seleksi pertama dibuka pada 24 Februari 2022 untuk pengisian 8 jabatan kosong, antar lain, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung, dan Kepala BPKAD.

Dari seleksi tersebut telah dilantik 3 jabatan yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Lalu untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan, tim seleksi menyatakan tidak ada yang memenuhi syarat.

Kedua, Pemkot Bandar Lampung kembali membuka seleksi JPTP Sekretaris Daerah pada 18 Juli 2022. Proses seleksi diikuti 4 peserta dan panitia seleksi telah mengumumkan hasil penilaian uji kompetensi 18 Agustus 2022. Sementara hasil penilaian pemaparan makalah dan wawancara diumumkan 23 Agustus 2022.

Terkait hal itu Akademisi Unila, Budiono, menyampaikan, pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan dari hasil kedua lelang jabatan tersebut. Hal itu untuk menutup peluang terjadinya jual-beli jabatan.

"Terlalu lama dalam melakukan pelantikan akan memberikan dampak yang kurang bagus terhadap roda pemerintahan serta menimbulkan kecurigaan," ungkapnya ketika dihubungi Lampost.co, Selasa, 15 November 2022.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pelantikan juga dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para peserta. Selain itu juga sekaligus sebagai jawaban tidak adanya praktik jual-beli jabatan dalam proses tersebut.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan, pihanya masih menunggu rekomendasi dari KASN. Setelah proses tersebut pihaknya akan segera melakukan pelantikan. "Kalau dari pusat sudah ada, nanti kami akan langsung lantik," kata dia.

Kepala BKD Bandar Lampung, Herliwaty menambahkan, pihaknya baru mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk jabatan Kepala Disdukcapil. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan dan jadwal dari Wali Kota selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait