#tki#beritalampung#disnaker#tenagakerja

Sebanyak 694 Imigran Asal Bandar Lampung Telah Bekerja ke Luar Negeri

Sebanyak 694 Imigran Asal Bandar Lampung Telah Bekerja ke Luar Negeri
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

BANDAR LAMPUNG -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung mencatat sampai akhir Agustus 2019, jumlah tenaga kerja luar negeri yang keluar dari Kota Tapis Berseri sebanyak 694 orang.

Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung Wan Abdurrahman mengatakan selain mengurus pembuatan kartu kuning atau kartu pencari kerja, Disnaker juga melakukan pendataan terkait warga Bandar Lampung yang akan bekerja ke luar negeri. "Pekerja yang tercatat sampai dengan 26 Agustus 2019 ini jumlahnya sebanyak 694 orang yang sudah terkirim ke luar negeri. Mereka bekerja di Hongkong, Singapura, Malaysia, Taiwan dan Filipina," ujarnya, Senin, 26 Agustus 2019.

Untuk saat ini, baru 6 negara itu yang dapat diproses melalui secara administrasi oleh Disnaker Kota Bandar Lampung. "Untuk kedepan mungkin bertambah, bisa ke Jepang dalam waktu dekat ini sudah MoU dengan Kementerian. Ke Arab Saudi, tinggal peraturan menterinya saja yang belum turun," lanjutnya.

Kemudian, untuk mencegah terdapatnya tenaga kerja Indonesia (TKI) gelap. Disnaker Kota mengimbau bagi masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri dapat mendaftarkan diri melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau dapat langsung ke Disnaker Kota Bandar Lampung. "Jenis pekerjaan akan terbuka sesuai kualifikasi. Semua sudah online, seperti pengiriman tenaga kerja imigran ini sudah terkoneksi dengan Kementerian. Jadi Disnaker hanya input data administrasi, sehingga tidak ada TKI ilegal lagi," jelasnya.

Tidak hanya itu, mengenai warga negara asing (WNA) yang bekerja di Kota Bandar Lampung, Disnaker pun lakukan pendataan dengan prosedur melalui Izin Mempekerjakan Tenaga Asing atau IMTA. "Lalu mengenai IMTA, jumlah tenaga kerja asing yang sampai saat ini masih terdaftar pada dinas sebanyak 16 orang," ungkapnya.

Tenaga kerja asing yang telah malalui prosedur dan memiliki izin dari Pemerintah Kota, wajib untuk terus lakukan perpanjangan izin. Dan dari izin tersebut terdapat retribusi IMTA, yang disalurkan ke Kementerian untuk dijadikan kas daerah."Nah ini juga langsung terhubung dengan Kementerian. Kalau perpanjangan kan ada retrebusi, ini langsung melalui Kementrian yang kemudian masuk ke kas daerah. Jumlah retribusi dari IMTA sampai saat ini sebesar Rp122 juta," ujarnya.

EDITOR

Deta Citrawan

loading...

Berita Terkait

Komentar