#oranggila#sosial#beritalampung

Satpol PP Kota Bandar Lampung Amankan Tujuh Orang Gila

( kata)
Satpol PP Kota Bandar Lampung Amankan Tujuh Orang Gila
Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung Suhardi Syamsi. Lampost.co/Deta Citrawan

Bandar Lampung (Lampost.co): Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung telah mengamankan sebanyak 7 orang gila yang berkeliaran di Kota Tapis Berseri.

Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung Suhardi Syamsi menilai maraknya keberadaan orang dengan gangguan jiwa di tengah masyarakat itu dapat berdampak buruk terhadap kenyamanan warga. Ditambah terdapat beberapa kasus melibatkan orang gila, maka perlu adanya pengawasan lebih lanjut. 

Dikatakan bahwa berdasarkan perintah Wali Kota Bandar Lampung, keberadaan orang gila yang menjadi permasalahan sosial dilakukan penertiban dengan penyisiran di tiap wilayah Kota.

"Setiap hari kita lakukan penyisiran untuk lakukan penertiban dan sejauh ini surah 7 orang gila yang diamankan atau ditertibkan oleh petugas Satpol PP termasuk di Sukarame yang sempat meresahkan warga," ujar Suhardi, Jumat, 18 September 2020.

Setelah penertiban itu, kata dia, Satpol PP selanjutnya membawa para orang gila tersebut ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan pembinaan dengan bekerja sama beberapa pondok pesantren dan panti sosial.

"Lalu aparat kita juga sudah beberapa kali menemukan adanya mobil berasal dari luar Kota Bandar Lampung menurunkan penumpang. Tapi penumpangnya orang gila semua. Namun, saat akan kita kejar mobil itu sudah jauh," ujarnya. 

Kita berharap kepada warga, apabila menemukan orang gila bisa menginformasikan ke call center 08154012500. "Setiap informasi akan kami tindak lanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandar Lampung Tole Dailami mengatakan sejak mulai diberlakukannya penertiban orang gila, Dinas setempat telah membawa sejumlah orang gila ke panti sosial atau rehabilitasi.

"Kita (Dinas) disini pascapenertiban, jadi setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Jiwa dan panti rehabilitasi. Terkadang ada juga yang begitu sampai kesini dijemput keluarganya kemudian dibawa," kata Tole.

Untuk kegiatan ini, menurutnya Dinas cukup kesulitan dengan tidak terdapatnya panti penampungan yang seharusnya hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

"Kendala kita ya itu, tidak ada panti penampungan jadi cukup sulit akan di bawa kemana. Karena itu kewenangan Provinsi, kenapa Provinsi tidak pernah buat panti itu kan tugas mereka UU nya jelas," tegasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar