protokolkesehatan

Sat Pol PP Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Sat Pol PP Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung beri sanksi tegas pelanggar protokol kesehatan. (Dok)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) akan memberikan tindakan tegas bagi siapa pun yang melanggar penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Siapapun pelanggarnya akan langsung dilakukan sanksi di tempat. 

"Iya benar kita mulai berikan sanksi. Sudah mulai diterapkan sejak Rabu kemarin. Secara berjenjang, sekaligus sosialisasi kepada masyarakat," kata Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Muhammad Zulkarnain kepada Lampost.co, Minggu, 24 Januari 2021.

Bagi pelanggar akan diberikan surat bukti pelanggaran oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Surat pelanggaran tersebut sesuai sanksi yang tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam surat bukti pelanggaran tersebut akan langsung ditulis nama dan nomor induk kependudukan (NIK) beserta pasal jenis pelanggarannya. Kemudian dalam surat tersebut si pelanggar langsung membuat pernyataan bahwa benar yang bersangkutan melakukan kesalahan dengan tidak mengindahkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut. Oleh sebab itu dengan penuh kesadaran siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Bagi pelanggar perseorangan misalnya, sanksinya akan langsung dikenakan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum hingga denda administratif maksimal Rp1 juta. Daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara bagi pelanggar pasal 11 huruf e (tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri) juga langsung dikenakan sanksi daya paksa polisional dan/atau denda administrasi maksimal Rp1 juta. Begitu pun dengan tempat usaha akan diberikan sanksi sesuai peraturan daerah tersebut. "Kita baru tertulis saja dengan buat pernyataan bagi pelanggar perorangan dan tempat usaha," ujarnya.

 

EDITOR

Ricky Marly

loading...




Komentar


Berita Terkait