#laporan#apdesi#dprdpesisirbarat

Saling Lapor, Apdesi dan DPRD Pesisir Barat ke BPK Lampung

Saling Lapor, Apdesi dan DPRD Pesisir Barat ke BPK Lampung
Surat laporan Apdesi Pesisir Barat kepada BPK Lampung. (Dokumentasi Lampost.co)


KRUI (Lampost.co)--Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pesisir Barat melaporkan DPRD kabupaten itu, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Apdesi Kabupaten Pesisir Barat Arif Mufti kepada Lampung Post mengatakan sesuai dengan Surat Nomor 08/Apdesi-KPB/1/2019, pihaknya telah melapor kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan investigasi terhadap DPRD Pesisir Barat karena diduga telah terjadi penyelewengan/penyalahgunaan anggaran di DPRD periode 2017—2018, pada mata anggaran untuk Bimtek, studi banding dan reses yang dilakukan anggota legislatif.

"Ya betul lihat sendiri, kemarin surat laporannya sudah kami sampaikan ke BPK," kata Arif, kepada lampost.co saat ditemui di rumahnya, Sabtu (2/2/2019).

Pihaknya berharap BPK segera dapat menindaklanjuti laporan itu, kata dia, sebab pihaknya memiliki data yang akurat atas dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran DPRD pada mata anggaran bimtek, studi banding, dan reses.

Arif melanjutkan dalam penyampaian laporan ke BPK itu dilakukan atas dasar aspirasi dari bawah dan murni merupakan gerakan dari Apdesi Pesisir Barat tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun.

Menurutnya, seluruh peratin di kabupaten itu telah berkoordinasi dan kemungkinan akan mengambil langkah turun ke jalan melakukan demonstrasi ke Kantor DPRD Pesisir Barat.

"Gerakan kami ini dari bawah, tidak ada perintah siapa pun, dalam hal melayangkan laporan tentang DPRD kepada BPK. Langkah terakhir kami pengerahan massa. Artinya, kami riil, kami sudah siap. Ini sudah lembaga dan laporan kami ditunjang data yang akurat yang valid," kata Arif.

Namun, pihaknya tidak menutup celah untuk melakukan koordinasi dan mediasi dengan DPRD, tanpa harus dilakukan langkah demonstrasi. "Harapan saya tidak ke jalan bisa selesaikan bersama," ujar Arif.

Ia juga menyayangkan langkah ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri, yang secara terbuka dan disiarkan kepada publik baik melalui media sosial, media online, dan lainnya, mengatasnamakan lembaga DPRD Pesisir Barat, serta melaporkan Apdesi Pesisir Barat ke BPK.

Sebelumnya, DPRD Pesisir Barat telah lebih dahulu melaporkan beberapa pekon di kabupaten itu kepada BPK, atas dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa. Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Piddinuri.

"Ya betul, kami sudah melaporkan Pekon Sumberagung, Kecamatan Ngambur, dan Way Jambu, kalau yang lain saya tidak tahu, ya silakan tulis," kata Piddinuri saat dihubungi, Jumat (1/2/2019).

EDITOR

Yon Fisoma*

loading...




Komentar


Berita Terkait