#korupsi#penyalahgunaanwewenang#danadesa#penyelewengan

Saksi Sebut Kepala Desa Talang Jembatan Tidak Transparan Dalam Penggunaan DD

( kata)
Saksi Sebut Kepala Desa Talang Jembatan Tidak Transparan Dalam Penggunaan DD
Terdakwa Kepala Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, Riani Zahrudin, saat menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017 dengan terdakwa Kepala Desa Talang Jembatan, Riani Zahrudin (54), di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, 10 Juli 2020, menghadirkan sembilan saksi. Mereka menyatakan kepala desa tidak transparan dalam melaksanakan pembangunan.

Majelis hakim Siti Insirah mengatakan perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes tahun anggaran 2017 di Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, mengakibatkan kerugian negara Rp411.803.600. Dalam pengelolaan APBDes Desa Talang Jembatan Rp1.112.448.005, terdakwa menyalahgunakan kewenangan, seperti dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan menyusun kegiatan dalam RKPDes dan APBDes tanpa melibatkan perangkat desa dan tidak dibahas bersama BPD.

Saat dana desa DD tahap I cair 60% atau Rp460 juta dari kas daerah ke rekening Desa Talang Jembatan, terdakwa bersama saksi Marsodo, selaku bendahara, menarik seluruh uang yang ada dalam rekening. Terdakwa langsung meminta seluruh dana tersebut kepada Marsodo. Begitu dengan dengan pencairan tahap kedua yang 40% atau Rp307.933.000, seluruh dana diambil seluruhnya terdakwa.

Pada saat kegiatan pembangunan polindes, pekerjaan siring, dan sumur bor sejumlah item pekerjaan yang telah terpasang volumenya lebih kecil dari RAB kegiatan.

Para saksi mengaku terdakwa tidak pernah memberi tahu tentang pembangunan dan nilai pagu anggaran untuk pelaksanaan sejumlah pekerjaan yang menggunakan dana desa.

Saksi Wardoyo, kepala Dusun 4, saat ditanya Ketua Majelis Hakim mengaku ada pembangunan di dusunnya. "Di dusun saya dibangun sumur bor. Namun, saya tidak tahu berapa nilai anggarannya," ujarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...


Berita Terkait



Komentar