#korupsi#kpk

Rugikan Negara Rp430 juta, Kakam di Lamteng Jadi Tahanan Kejaksaan

Rugikan Negara Rp430 juta, Kakam di Lamteng Jadi Tahanan Kejaksaan
Kepala Kampung (Kakam) Gedungratu, Kecamatan Anak Ratu Aji saat berada di Mobil Tahanan Kejaksaan Lamteng, Senin, 30 Mei 2022. (Lampost.co/Raeza Handanny Agustira)


Gunungsugih (Lampost.co) -- Kepala Kampung (Kakam) Gedungratu, Kecamatan Anak Ratuaju, Kabupaten Lampung Tengah, Muhammad Sanjaya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi (tipikor) penyimpangan keuangan kampung tahun 2017-2019 sebesar Rp430 juta.


Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengab Nomor: PRINT-01/L.8.15/Fd.1/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan keuangan Kampung Gedungratu, Kecamatan Anak Ratuaji, Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017–2019.

Penyidik langsung melakukan penahanan badan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor: PRINT-01/L.8.15/Fd.1/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 terhadap tersangka selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas III Gunungsugih.

"Modus yang dilakukan tersangka yakni menggunakan keuangan Kampung Gedungratu sejak 2017 sampai 2019, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan," terang Kasi Intel Kejaksaan Lamteng, Topo Dasawulan, Senin, 30 Mei 2022.

Akibat perbuatan tersangka, Muhammad Sanjaya mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp430 juta, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Tersangka disangkakan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Lampung Tengah, Fathul Arifin menerangkan kasus ini merupakan persoalan lama. Bahkan, yang bersangkutan sudah diberhentikan pada pertengahan tahun 2021.

"Itu permasalahan sudah lama. Bahkan, kakam tersebut sudah diberhentikan sementara pada pertengahan 2021. Sejak itu kampung tersebut dijabat oleh PJ sampai berakhirnya masa jabatan pada 25 April 2022," terangnya.

Fathul berharap, hal itu menjadi pembelajaran bersama untuk semua kepala kampung agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan kampung. 

 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait