#RizieqShihab#FPI#KerumunanPetambunan

Rizieq Shihab Menjalani Tes Swab Sebelum Diperiksa

Rizieq Shihab Menjalani Tes Swab Sebelum Diperiksa
Imam Besar FPI menjalani tes swab sebelum diperiksa sebagai tersangka. Medcom.idCandra Yuri Nuralam.


Jakarta (Lampost.co) -- Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab menjalani pemeriksaan covid-19. Tes covid-19 dilakukan sebelum Rizieq diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

"Kalau memang masuk ke sini tetap kita laksanakan protokol kesehatan, kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan," kata Kabid Humas Polda Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Sabtu, 12 Desember 2020.

Pentolan FPI itu mendatangi Polda Metro Jaya. Dia menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan usai menggelar acara akad nikah putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi juga menetapkan lima tersangka lain.

Lima tersangka lainnya, yakni Ketua Pantia Akad Nikah, Haris Ubaidillah; Sektretaris Panitia, Ali Bin Alwi Alatas; Penanggung Jawab bidang Keamanan, Maman Suryadi; Penanggung Jawab Acara, Sobri Lubis; dan Kepala Seksi Acara, Idrus.

Akad nikah anak Rizieq dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada Sabtu, 14 November 2020, kedapatan melanggar protokol kesehatan. Kegiatan itu ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19.

Sejumlah peserta juga tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu. Alhasil, klaster baru penyebaran covid-19 muncul di lokasi tersebut.

Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Para tersangka dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.

Lalu, ada pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Tidak Menuruti Ketentuan Undang-Undang dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Selain itu, ada pelanggaran Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang Menghalang-halangi Ketentuan Undang-Undang dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait