FPIRizieqShihab

Rizieq Shihab Masih Diperiksa di Polda Metro Jaya

Rizieq Shihab Masih Diperiksa di Polda Metro Jaya
Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab diperiksa polisi, Sabtu, 12 Desember 2020. Foto: Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Polisi memeriksa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Foto pemeriksaan Rizieq beredar di kalangan wartawan.

 

Dalam foto itu, Rizieq terlihat ditemani kuasa hukum FPI Azis Yanuar dan Sekretaris Umum FPI Munarman. Rizieq duduk sendiri di depan dua penyidik.

Terlihat ada enam petugas dalam ruangan pemeriksaan di Gedung Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Total, ada sembilan orang dalam ruangan itu, termasuk, Rizieq, Azis, dan Munarman.

Hingga kini Rizieq masih diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan setelah menyerahkan diri, Sabtu pagi, 12 Desember 2020. Belum diketahui materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada Rizieq.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah putri Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat. Enam tersangka itu, yakni Rizieq; ketua pantia akad nikah, Haris Ubaidillah; sekretaris panitia, Ali Bin Alwi Alatas; penanggung jawab bidang keamanan, Maman Suryadi; penanggung jawab acara, Sobri Lubis; dan kepala seksi acara, Idrus.

Akad nikah anak Rizieq dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada Sabtu, 14 November 2020, kedapatan melanggar protokol kesehatan. Kegiatan itu ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun dan tidak menjaga jarak.

Sejumlah peserta juga tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu. Alhasil, klaster baru penyebaran virus korona (covid-19) muncul di lokasi tersebut.

Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Para tersangka dikenakan Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.

Lalu, ada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan tidak menuruti ketentuan UU dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Selain itu, ada pelanggaran Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang menghalang-halangi ketentuan UU dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait