ptkaipenggusuranwarga

Ribuan Warga Terancam Digusur KAI Tanjungkarang

( kata)
Ribuan Warga Terancam Digusur KAI Tanjungkarang
Ilustrasi. Dok Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung mencatat setidaknya ada sekitar 1.640 kepala keluarga yang berkonflik dengan PT KAI Divre IV Tanjungkarang. Konflik tersebut terkait klaim sepihak PT KAI terhadap lahan yang telah ditinggali warga dengan peta zaman Pemerintah Belanda atau yang biasa disebut Grondkaart.

"Jumlahnya ribuan, yang kemarin (Pasir Gintung) baru salah satu saja," ujar Kadiv Ekosob LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi, Rabu 4 Maret 2020.

Menurut Indra, klaim sepihak KAI berpotensi menciptakan pelanggaran HAM dan melanggar hukum. Ia menilai masih belum jelas atas hukum yang dipakai PT KAI, karena hanya berdasarkan pada Grondkart produk peninggalan penjajah Belanda, sehingga tidak bisa ditetapkan siapa pemilik atas hak yang tepat.

Dasar PT KAI mengklaim adalah dengan dasar Grondkart, yang berarti PT KAI tidak ada atas hak atas tanah karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak atas tanah yang dikelola oleh negara harus terdaftar di kementrian keuangan RI dan harus ada statusnya baik hak pakai atau hak pengelolaan. 

Ia menambahkan klaim Grondkart oleh PT KAI secara real dan spesifik termasuk dokumen tidak pernah ditunjukan secara langsung ke masyarakat. Selain itu warga tidak pernah ditunjukan surat pemberitahuan. Surat Peringatan yang dikirimkan tersebut telah cacat administrasi dikarenakan Surat Peringatan I tertanggal 7 Februari 2020 dan Surat Peringatan II  tertanggal 12 Februari 2020 yang dikirimkan pada 19 Februari 2020 secara bersamaan, lalu Surat Peringatan III tertanggal 20 Februari yang dikirimkan pada 26 Januari 2020 dengan limitasi waktu yang berbeda.

"Sampai saat ini kami masih tegas, tidak boleh ada penggusuran kalau tidak ada putusan pengadilan. Masih banyak ribuan kepala keluarga yang bakal jadi korban semena-mena PT KAI," tambahnya.

Rincian warga yang berkonflik dengan PT KAI Divre IV Tanjungkarang, berdasarkan data LBH Bandar Lampung:

1. Forum Pasir Gintung 216 Kepala Keluarga.
2. Forum Labuhan Ratu 424 Kepala Keluarga.
3. Forum Sawah Brebes sekitar 400 kepala Keluarga (tentatif)
4. Forum Sawah Brebes 200 kepala Keluarga.
5. Forum Branti Natar, 150 kepala keluarga.
6. Forum Garuntang 250 Kepala Keluarga.

EDITOR

Winarko

loading...

Berita Terkait

Komentar