#PENYITAANBURUNG#PELABUHAN#PENYELUNDUPAN

Ribuan Ekor Burung tanpa Dokumen Disita Polisi Pelabuhan  

Ribuan Ekor Burung tanpa Dokumen Disita Polisi Pelabuhan  
Petugas menyita ribuan ekor burung tanpa dokumen. (Foto: Lampost.co/Aan Kridolaksono)



Kalianda (lampost.co) -- Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni menyita kendaraan minibus Daihatsu Xenia BE-1067-UR saat melintasi pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Selasa 2 Maret sekitar pukul 00.30 WIB. Minibus dari Lampung Tengah tujuan Jakarta itu diamankan lantaran mengangkut sekitar 1.090 ekor burung tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Kepala KSKP Bakauheni AKP Ferdiansyah mengatakan, petugas kini melakukan pemeriksaan rutin terhadap setiap kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak. Petugas mencurigai mobil Daihatsu Xenia bernopol BE-1067-UR. Berdasarkan kecurigaan tersebut, anggotanya bekerjasama dengan petugas karantina dan BKSDA Lampung, melakukan pemeriksaan terhadap mobil Xenia tersebut.

“Betul saja, setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan puluhan boks dan kardus berisi berbagai jenis burung. Berdasarkan keterangan sopir, burung burung tanpa dokumen itu diangkut  dari Lampung Tengah tujuan Serang Timur dan Jakarta,” kata AKP Ferdiansyah di Mako KSKP Bakauheni, Selasa 2 Maret 2021.

Menurutnya, ribuan ekor burung berbagai jenis yang akan diselundupkan ke Serang Timur dan Jakarta itu dikemas dalam 35 boks keranjang plastik, 34 buah kardus kecil, dan 5 buah kardus besar. "Totalnya  1.090 ekor burung, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi," ujarnya. .

Beberapa jenis burung dilindungi yang disita diantaranya cucak daun besar, cucak daun mini, cucak daun Sumatera, cucak daun sayap biru Sumatera, betet, srindit, cililin, ekek layongan, poksay Sumatera, takur api dan sepah raja. Sedangkan yang lainnya, tidak termasuk burung yang dilindungi.

Untuk proses lebih lanjut, ujar Ferdiansyah, kasus tersebut langsung dilimpahkan ke Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung. Sedangkan untuk ribuan ekor burung, di serahkan ke Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Provinsi Lampung untuk dilepasliarkan.

"Pingiriman komoditas pertanian dan hewan yang tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina melanggar Undang Undang No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Karena itu kasus tersebut kami serahkan ke Balai karantina," pungkasnya. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait