#pemilu#UU#revisi

Revisi UU Pemilu Dimungkinkan demi Perbaikan Pelaksanaan Pemilu

Revisi UU Pemilu Dimungkinkan demi Perbaikan Pelaksanaan Pemilu
Seorang pemilih menunjukkan jari kelingkingnya usai menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019. (ANTARA/Syaiful Arif) 


BERBAGAI kendala pada pelaksanaan pemilu serentak pertama kalinya di Indonesia membuat banyak pihak meminta dilakukan perubahan sistem pemilu, yakni tidak lagi serentak.
 
Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan revisi UU Pemilu memang dimungkinkan. Selama tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi.
 
Baidowi mengatakan evaluasi memang diperlukan dan memungkinkan revisi UU Pemilu. Namun, usulan pemecahan pemilu nasional dengan pemilu daerah dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.

Hal itu karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pilkada bukan rezim pemilu sehingga pembiayaan menjadi tanggung jawab pemda. 
"Sementara pembiayaan pemilu nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka, usulan pemecahan pelaksanaan pemilu ini juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum karena sudah ada putusan MK," ujar Baidowi, ketika dihubungi, Selasa (23/4/2019).

Ia mengatakan, untuk mengubah putusan MK tersebut perlu dilakukan amandemen UU 1945. Di mana UUD 45 tersebut yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu . 
 
Baidowi menjelaskan, pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan perintah dari putusan MK Nomorv14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU 7/2017. Dari keputusan itu diketahui bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama. 
 
"Jika kemudian ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu," ujar Baidowi.

Adapun mengenai banyaknya korban dari penyelenggara pemilu ad-hoc, ia mengatakan bahwa sejak awal Komisi II DPR sudah meminta KPU menyiapkan asuransi bagi mereka. Ketentuan pembayaran premi bisa diatur bersama pemerintah, dalam hal ini Kemenerian Keuangan.

"Karena kami menyadari tugas berat mereka yang harus melaksanakan tugasnya dalam satu hari penuh," ujar Baidowi. 


 

EDITOR

MI

loading...




Komentar


Berita Terkait