#hukum

Revisi KUHP Ditargetkan Rampung Juli 2022

Revisi KUHP Ditargetkan Rampung Juli 2022
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy. (Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez)


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah dan DPR sepakat pembahasan Revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) ditargetkan selesai pada Juli 2022. Isi dari seluruh beleid tersebut mayoritas sudah disepakati.
 
"Saya tadi berbicara dengan yang mulia teman-teman pimpinan Komisi III sepertinya akan diselesaikan pada Juli 2022," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
 
Revisi beleid yang berisi 600 pasal tersebut berisi 14 isu krusial. Pemerintah dan DPR sepakat menghapus dua isu krusial.


Baca juga: Gerindra Usulkan Pasal Penghinaan Presiden Tidak Masuk KUHP

Dua isu itu terkait pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Karena hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Kedua, yakni terkait pemidanaan terhadap advokat curang. Eddy menilai isu bersifat diskriminatif dan tidak mengatur pemidanaan bagi aparat penegak hukum (APH).
 
"Ada dua isu yang dihapus ya, tetapi sekali lagi ini tidak keluar dari 14 isu yang telah disosialisasikan," ucap Eddy.

Adapun 14 isu krusial pemidanaan yang diakomodasi dalam Revisi KUHP, yakni:

1. The living law atau hukum pidana adat yang diatur dalam Pasal 2.
2. Pidana mati yang diatur dalam Pasal 200.
3. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 218.
4. Tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib yang diatur dalam Pasal 252.
5. Unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih yang diatur dalam Pasal 278-279.
6. Tindak pidana contempt of court yang diatur dalam Pasal 281.
7. Penodaan agama yang diatur dalam Pasal 304.
8. Penganiayaan hewan yang diatur dalam Pasal 342.
9. Alat pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 414-416.
10. Penggelandangan yang diatur dalam Pasal 431.
11. Aborsi yang diatur dalam Pasal 469-471.
12. Perzinaan yang diatur dalam Pasal 417.
13. Kohabitasi yang diatur dalam Pasal 418.
14. Pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 479.

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait