#korupsi#pemkot

Retribusi Sampah DLH Bandar Lampung Diduga Dikorupsi selama Tiga Tahun

Retribusi Sampah DLH Bandar Lampung Diduga Dikorupsi selama Tiga Tahun
Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyidik dugaan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019-2021. Pekara tersebut naik ke tahap penyidikan umum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor: Print - 03/L.8/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022. 

"Dalam pemungutan retribusi sampah pada DLH Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021 telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga kegiatan penyelidikan perlu ditingkatkan ke penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang peristiwa pidana korupsi tersebut dan menemukan tersangkanya," ujar Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra, Senin, 29 Agustus 2022.

Baca: Mantan Kadis LH Metro Bakal Pulangkan Kerugian Negara

 

Dari hasil penyelidikan, kegiatan retribusi pengelolaan sampah DLH Bandar Lampung tidak memiliki data induk wajib sesuai dengan penetapan dari kepala dinas. Sehingga, tidak diketahui potensi pendapatan riil dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Bandar Lampung.

Kemudian, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diporporasi, serta karcis yang diserahkan kepada petugas pemungut retribusi.

Dia menjelaskan, hasil pembayaran retribusi yang dipungut petugas penagih retribusi baik dari DLH maupun penagih dari UPT pelayanan persampahan di kecamatan, tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam serta adanya penagih retribusi yang tidak memilki surat tugas resmi.

"Pelaksanaan penagihan retribusi sampah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ditemukan adanya fakta hasil pemungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi," kata Made.

Dalam pengelolaan retribusi sampah DLH Bandar Lampung, lanjut Made, diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Terdapat objek retribusi yang dipungut, namun tidak disetorkan ke kas negara.

Rinciannya, target retribusi pungutan tahun 2019 sebesar Rp12.050.000.000, sedangkan realisasinya hanya Rp6.979.724.400.  Kemudian pada 2020, target Rp15.000.000.000 tapi realisasi hanya Rp7.193.333.000, lalu pada tahun 2021 target Rp30.000.000.000 realisasi hanya Rp8.200.000.000.

 "Dari tahun 2019 sampai tahun 2021, DLH Bandar Lampung tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). Sehingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan objek retribusi di Bandar Lampung hanya berdasarkan Data Induk Objek retribusi dari penagih Dinas Lingkunga hidup dan penagih UPT di kecamatan," paparnya.

Kejati menduga pasal yang dilanggar adalah Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup yang berpotensi merugikan keuangan negara. 

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait