#COVID-19#JAKARTA#MPR

Rerie: Target Peningkatan Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Disiplin Prokes Harus Jelas

Rerie: Target Peningkatan Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Disiplin Prokes Harus Jelas
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Foto: Dok)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan tekad para pemangku kepentingan menyanggupi peningkatan dua kali lipat jumlah masyarakat yang divaksin mestinya sama kuat dengan tekad dan upaya mendisiplinkan masyarakat di wilayah mereka masing-masing agar mematuhi setiap kebijakan pengendalian Covid-19 dan protokol kesehatan.

"Kegiatan yang gencar diwujudkan para pemangku kepentingan di daerah saat ini adalah berbagai upaya memenuhi kebutuhan di hilir dari proses pengendalian Covid-19," kata Lestari yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Juni 2021.

Padahal, semua masalah di hilir seperti kekurangan ruang isolasi, ICU, kekurangan tabung oksigen, hingga percepatan vaksinasi nasional, adalah dampak dari belum tuntasnya masalah di hulu soal kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan pengendalian Covid-19 dan protokol kesehatan (Prokes).

Pada Sabtu, 26 Juni 2021, Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi Covid-19 di lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya itu, Presiden juga meninjau secara virtual kegiatan vaksinasi di sejumlah daerah. Terlihat tekad para pemangku kepentingan daerah untuk mewujudkan tantangan presiden agar target vaksinasi di wilayah mereka ditingkatkan dua kali lipat, demikian pula dengan peningkatan upaya penanganan kasus yang terjadi di wilayah mereka.

Pemerintah memang mencanangkan satu juta orang perhari menerima vaksin Covid-19 pada Juli 2021, agar segera terbentuk kekebalan kelompok di tengah masyarakat. Namun, jelas Rerie, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya upaya menanggulangi berbagai krisis di sektor hilir dalam pengendalian Covid-19 di tanah air. Terpenting, tegas Rerie, adalah konsistensi para pemangku kepentingan dalam menciptakan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan dan Prokes.

"Bukankah ledakan-ledakan kasus positif Covid-19 selalu diawali dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah?" ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Ia juga menjelaskan masih berkembangnya pemahaman yang sesat terkait Covid-19 membuat sejumlah kelompok masyarakat abai terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 di tanah air. Menurut Rerie, pengendalian Covid-19 membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Terus bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pengendalian Covid-19, berpotensi menggagalkan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

Berbagai kebijakan untuk mendisiplinkan masyarakat, tambah Rerie, harus segera dievaluasi pelaksanaannya. Karena, tambahnya, masyarakat perlu pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan pemerintah, agar bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian Covid-19 di tanah air. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait