#MPR#NASDEM#LESTARIMOERDIJAT

Rerie: Perlu Restorasi Sejumlah Kebijakan dalam Proses Politik di Tanah Air

Rerie: Perlu Restorasi Sejumlah Kebijakan dalam Proses Politik di Tanah Air
Tangkapan layar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan sejumlah narasumber saat Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022. (Foto: Dok MI)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan diperlukan restorasi kebijakan publik untuk melakukan transformasi politik yang lebih humanis. Acuannya tetap pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

"Saat ini Indonesia memerlukan sejumlah kebijakan yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan, lewat berbagai penyesuaian terhadap norma-norma baru yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuntaskan Agenda Politik di Tahun 2022 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022. 

Diskusi itu dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfi A. Mutty. Adapun narasumber forum diskusi tersebut yakni Anggota DPR RI dari F- NasDem Irma Suryani Chaniago,  Pakar Politik FISIP Unair/ Panitia Seleksi Anggota KPU RI 2022-2027 Airlangga Pribadi, Pakar Hukum Tata Negara Atang Irawan, dan Ketua Departemen Perubahan Sosial dan Politik CSIS Arya Fernandes.

Menurut Rerie, upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan harus terus dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah tantangan dalam bernegara yang ujungnya terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Rerie, dua tahun terakhir Indonesia, seperti juga negara lain, dilanda pandemi covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk sektor politik.

Berdasarkan catatan The Economist Intelligent Unit (EIU) demokrasi Indonesia secara umum  mengalami penurunan skor selama lima tahun terakhir. Akibatnya, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah pekerjaan rumah hingga saat ini masih menumpuk dan memerlukan perhatian semua pihak untuk menuntaskannya.

"Indonesia harus segera mendapatkan jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada saat ini. Caranya dengan merangkul semua komponen masyarakat agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam bernegara," ujar Rerie. 

Pakar Politik FISIP Unair, Airlangga Pribadi berpendapat, akar masalah dari penurunan indeks demokrasi itu tidak terlepas dari problem ekonomi yang dihadapi sebagai dampak dari kebijakan pengendalian covid-19. Akibatnya, pembelahan politik berbasis SARA dan praktik politik uang pun terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. 

"Ada problem ketimpangan ekonomi yang cukup lebar di Indonesia, karena satu persen orang kaya menguasai 41% sumber-sumber kemakmuran di tanah air," ujarnya. 

Baca juga: Restorasi Indonesia Dapat Diwujudkan dengan Iklim Politik Sehat

Airlangga menilai kondisi itu akan memicu kekecewaan karena terganggunya praktik keterwakilan dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut harus mendorong terjadinya reformasi partai politik agar para anggota partai politik, sebagai calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif, mampu mengartikulasikan dinamika yang terjadi di masyarakat, untuk kemudian partai politik bisa mencarikan solusi atas dinamika yang terjadi di masyarakat. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyatakan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang menghasilkan pengambil keputusan publik, harus menerapkan regulasi yang mampu memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu transparan dan bertanggungjawab.  

Pada kesempatan itu, pakar Hukum Tata Negara, Atang Irawan menyoroti buruknya proses legislasi di DPR selama ini. 
Menurutnya, hanya kurang dari 30% Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) mampu dibahas legislator hingga menjadi undang-undang. Bahkan, ujar Atang, RUU yang sudah selesai dibahas pada 2021, muncul kembali pada daftar Prolegnas 2022.

Ketua Departemen Perubahan Sosial dan Politik, CSIS, Arya Fernandes mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir ini peran pemerintah pusat menguat dalam mengatasi sejumlah krisis yang terjadi di tanah air. Menurutnya, kekuatan itu berkat dukungan mayoritas partai di parlemen dalam setiap pengambilan keputusan penting untuk mengatasi sejumlah persoalan bangsa.

Di sisi lain, ujar Arya, saat ini terjadi penurunan komitmen elite terhadap pelaksanaan demokrasi dan konstitusi. Hal itu antara lain ditandai munculnya usulan dari kalangan elite agar masa jabatan presiden dan kepala daerah diperpanjang, untuk mengantisipasi kendala dalam pelaksanaan Pemilu serentak pada 2024.

Menurut Arya, keberlangsungan proses politik di tanah air harus didukung dengan kepastian sejumlah aturan terkait pelaksanaan Pemilu pada 2024. Arya menilai sejumlah aturan tersebut harus sudah dipastikan pada tahun ini  agar pelaksanaan Pemilu serentak 2024 berjalan dengan baik.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait