#MPR#NASDEM#LESTARIMOERDIJAT

Rerie: Pembangunan Desa Perlu Libatkan Kelompok Difabel

Rerie: Pembangunan Desa Perlu Libatkan Kelompok Difabel
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Foto: Dok MI)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan pembangunan desa sebagai ruang yang inklusif perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mengoptimalkan kemampuan kelompok difabel. 

"Negara harus menciptakan langkah dan sistem yang terpadu dalam pembangunan  dengan melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuju Desa Inklusi Melalui Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 1 Desember 2021.

Diskusi dimoderatori oleh Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Anggiasari Puji Aryatie. Adapun narasumber yang dihadirkan Staf Ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Bito Wikantosa, dan Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas, Sumedi Andono Mulyo.

Hadir pula Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, Pendiri Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel(Sigab), Muhammad Joni Yulianto, dan Pegiat Disabilitas, Angga Yanuar Risnanto sebagai penanggap.

Menurut Rerie, untuk menuju Indonesia Emas, harus membangun banyak strategi yang diterapkan. Hal itu untuk memastikan seluruh anggota masyarakat ikut dan berpartisipasi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun tingkat desa. 

Salah satu strategi itu, ujar Rerie, adalah pembangunan inklusif yang mengakomodasi kelompok difabel dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak, seperti tercantum dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dimungkinkan menjadi aktor dalam pembangunan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat pembentukan desa inklusi dengan memanfaatkan dana desa merupakan realisasi dari pembangunan berkelanjutan yang membawa semangat no one left behind.

Baca juga: BI Lampung Serahkan Bantuan Alat Usaha ke Kelompok Difabel

Staf Ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Bito Wikantosa mengungkapkan, desa inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Hal itu untuk menjalankan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025, khususnya terkait memperkuat peran serta desa dalam memberikan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Secara khusus, terhadap empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat yang ada di desa.
 
Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas, Sumedi Andono Mulyo berpendapat, optimalisasi dana desa dalam pembangunan desa harus berbasis keadilan dan berkelanjutan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni berpendapat, pemerintah memiliki harapan besar dalam mewujudkan desa inklusif secara sosial yang menghilangkan hambatan untuk partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Pendiri SIGAB, Muhammad Joni Yulianto menilai banyak instrumen peraturan yang mendasari kebijakan pemanfaatan dana desa dengan melibatkan kelompok disabilitas. Sebelum melibatkan teman-teman difabel, Joni menyarankan, sejumlah pihak harus memastikan ruang partisipasi itu aman secara aksesibilitas maupun secara perlakuan bagi kelompok difabel.

Pegiat Disabilitas, Angga Yanuar Risnanto menilai perlu ada sinkronisasi regulasi di tingkat provinsi hingga desa, untuk mewujudkan pembangunan desa yang inklusif. 
Selain itu, tambahnya, pemahaman para pemangku kepentingan hingga tingkat desa terhadap isu disabilitas juga penting dan harus terus ditingkatkan.

Jurnalis senior Abdul Kohar menegaskan salah satu ciri bangsa yang berperadaban tinggi adalah bangsa yang menghargai dan menghormati para penyandang disabilitas. Bagaimana tangan negara mampu membuat kebijakan-kebijakan yang inklusif bagi  para penyandang disabilitas, menurut Abdul Kohar, merupakan bagian dari torehan mewujudkan peradaban tinggi itu.

"Saya yakin Indonesia menuju bangsa yang berperadaban tinggi dengan terus memberi penghormatan terhadap hak-hak kelompok difabel dalam proses pembangunan di negeri ini," pungkasnya.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait