#MPR#NASDEM#LESTARIMOERDIJAT

Rerie Nilai Amendemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa

Rerie Nilai Amendemen UUD 1945 Perlu Melibatkan Seluruh Elemen Bangsa
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Foto: Dok MI)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan partisipasi semua elemen bangsa harus dibuka seluas-luasnya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merespons wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang saat ini.

"Perlu pertimbangan dari segala aspek dan tata kelola aturan bernegara sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945, karena itu perlu masukan dari publik," kata Lestari yang akrab disapa Rerie saat membuka diskusi daring bertema Urgensi Amendemen UUD 1945 di Masa Pandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 1 September 2021.

Diskusi tersebut dimoderatori Luthfi A. Mutty, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI. Adapun narasumber yang hadir diantaranyaTaufik Basari, Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI; Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara – Pengamat Politik Indonesia; Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi. Kemudian, Firdaus Usman, Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI??; Iin Ratna Sumirat, Pengamat Hukum Tata Negara – Dosen Fakultas Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Selain itu, Atang Irawan, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI sebagai penanggap. 

Menurut Rerie, jangan sampai proses amendemen UUD 1945 menjadi bola liar yang berpotensi merusak tujuan awal amendemen itu sendiri. Bahkan, pengkajian amendemen yang melebar itu berpotensi memicu silang sengketa yang malah meciptakan masalah baru bagi bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, sebaiknya energi yang dimiliki saat ini digunakan sebaik-baiknya untuk mengatasi masalah yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat.

Direktur Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, menyatakan amendemen UUD 1945 adalah sebuah keniscayaan. 
"Namun, apakah setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan bernegara harus direspons dengan mengamendemen UUD," ujarnya.

Untuk mengamendemen UUD 1945, tambahnya, harus dilihat indikator-indikator apa saja yang mendorong amendemen tersebut.

Salah satu alasan wacana amendemen UUD 1945 saat ini, ujar Feri, adalah diperlukannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) demi keberlanjutan proses pembangunan nasional.

"Tetapi apakah bisa dijamin bila ada PPHN pembangunan nasional bisa berkelanjutan? Kenyataannya dengan menggunakan GBHN di masa lalu pun pembangunan di masa Orde Lama dan Orde Baru tidak berkelanjutan," ujarnya.

Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Firdaus Usman berpendapat berbagai forum kajian sangat penting digelar untuk menguji setiap gagasan, termasuk wacana amendemen UUD 1945 ini. Hal yang harus diperhatikan dalam proses itu, menurut Firdaus, adalah spirit yang melatari setiap gagasan amendemen konstitusi tersebut.

Mengutip pendapat Presiden pertama AS, George Washington, Firdaus mengungkapkan, bahwa konstitusi dihadirkan untuk membatasi syahwat terhadap kekuasaan dan yang memiliki kekuasaan dalam proses politik di sebuah negara adalah partai politik.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari mengungkapkan, Fraksi NasDem MPR RI hingga saat ini belum melihat ada urgensi untuk mengamendemen UUD 1945. Alasannya, jelas Taufik, antara lain kajian terhadap usulan PPHN dimasukkan pada salah satu pasal UUD 1945, dinilai belum mendalam dan saat ini masyarakat masih dihadapkan pada ancaman pandemi Covid-19.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berpendapat sejak amendemen dilakukan di masa lalu ada tiga kelompok yang biasanya merespons, yaitu kelompok yang puas terhadap amendemen tersebut, kelompok yang ingin kembali kepada UUD 1945 versi PPKI dan kelompok yang masih menginginkan amendemen karena dinilai masih ada kekurangan dari hasil amandemen UUD 1945.
Terakhir, ujar Refly, bahkan muncul kelompok yang menginginkan amendemen yang terbatas.

Refly sepakat terhadap upaya amendemen UUD 1945, sepanjang tujuan amandemen itu untuk memperkuat fondasi ketatanegaraan. 
Namun, ujarnya, bila upaya amendemen itu melemahkan konstitusi sebagai landasan bernegara, sebaiknya tidak perlu dilakukan.

Jurnalis senior, Saur Hutabarat berpendapat munculnya wacana amendemen terbatas UUD 1945 di tengah pandemi covid-19 merupakan bukti kebatinan yang tumpul dari para elite bangsa ini. Saur berpendapat usulan PPHN untuk dimasukkan dalam konstitusi sebaiknya tidak perlu ditindaklanjuti lagi.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait