#BERITALAMPUNG#PEMBERDAYAANPEREMPUAN

Rerie Dukung Suara Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan

Rerie Dukung Suara Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan
Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendukung langkah pemerintah agar perempuan diberi kesempatan penuh untuk mengambil kebijakan dalam kehidupan publik.

"Dorongan agar semua pihak memberi kesempatan kepada perempuan untuk berperan penuh dalam pengambilan keputusan publik. Itu merupakan langkah strategis untuk terus meningkatkan peran perempuan Indonesia di ranah publik," kata Lestari, akrab disapa Rerie, melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Maret 2021. 

Pernyataan Rerie itu menanggapi pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga selaku Ketua Delegasi RI pada sesi pernyataan umum (General Statement) dalam rangkaian sesi Ke-65 Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW) tahun 2021 di Markas Besar PBB, New York, Selasa, 23 Maret 2021.

Pada kesempatan itu, Bintang mengatakan, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak pandemi secara global. Kondisi itu menghambat berbagai pencapaian dalam beberapa dekade terakhir.

Karena itu, tegas Bintang, isu partisipasi penuh dan pengambilan keputusan perempuan dalam ranah publik, penghapusan kekerasan mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan, harus terus diwujudkan.

Menurut Rerie, sikap tegas yang dilontarkan Menteri PPPA itu menjadi pendorong semangat terhadap perjuangan para perempuan di tanah air. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong komitmen yang lebih luas untuk memastikan peran sentral perempuan dan anak perempuan di ranah global dalam upaya pembangunan kembali masyarakat.

Rerie mengakui saat ini sejumlah kebijakan pemerintah terkait perempuan sudah menuju arah yang sesuai dengan perjuangan para perempuan Indonesia.

Data Komnas Perempuan yang dirilis pada 5 Maret 2021 mencatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020. Angka tersebut menurun signifikan dibandingkan laporan tahun lalu yang tercatat sebanyak 431.471 kasus. 

Namun, Komnas Perempuan memberi catatan pada hasil itu. Penurunan data kasus tersebut lebih disebabkan penurunan jumlah kuesioner yang dikembalikan hingga 50% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dengan demikian, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata kekerasan terhadap perempuan saat ini.

Menurut Rerie, akselerasi untuk mewujudkan sejumlah target seperti kesetaraan gender dan eksistensi perempuan di ranah publik, memerlukan langkah bersama berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Ia menambahkan jika pemerintah sudah berkomitmen kuat, seharusnya para pemangku kepentingan di bawahnya memiliki komitmen sama.

EDITOR

MI

loading...




Komentar


Berita Terkait