#rerie#pendidikan

Rerie Dorong Percepatan Realisasi Perbaikan PP Standar Pendidikan Nasional

Rerie Dorong Percepatan Realisasi Perbaikan PP Standar Pendidikan Nasional
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong usulan perbaikan Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera direalisasikan. 

Hal itu agar polemik terkait tidak adanya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional, tidak berlarut-larut.

"Polemik itu harus segera diakhiri dengan langkah-langkah konkret agar proses pendidikan nasional dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan bersama," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 April 2021.

Dalam surat bernomor 25059/MpK.A/HK.01 ,01/2021, tertanggal 16 April 2021, yang ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengajukan Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP No. 57/2021.

Dalam surat tersebut, Nadiem mendorong perubahan PP No.57/2021 dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi.

Langkah tersebut, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera direalisasikan agar kurikulum pendidikan mampu mewujudkan cita-cita luhur pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, anggota Komisi X DPR RI itu secara teknis mengungkap adanya problem perundang-undangan terkait tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia pada Pasal 40.

PP tersebut, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sesungguhnya merujuk pada Pasal 37 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang juga tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum.

Untuk itu, dia menyarankan para pemangku kepentingan tidak hanya melakukan usulan perubahan PP untuk mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia saja. Namun, melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya Pasal 37.

Namun, jika memperhatikan kurikulum pendidikan tinggi, sesungguhnya sudah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, para pemangku kepentingan juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

"Dengan diatasinya sejumlah problem perundang-undangan tersebut, perubahan PP No.57/2021 memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia pada kurikulum nasional," ujarnya.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait