#BERITANASIONAL#MPR#RERIE

Rerie: Dialog Harus Diutamakan dalam Hadapi Masalah Bangsa

Rerie: Dialog Harus Diutamakan dalam Hadapi Masalah Bangsa
Dok Lampost.co


Denpasar (Lampost.co) -- Kekuatan dialog harus selalu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan setiap anak bangsa dan dinamika setiap organ negara.

"Berbagai dinamika yang berkembang saat ini terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 harus dikaji lewat dialog yang konstruktif," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, akrab disapa Rerie, saat membuka diskusi daring bertema Membedah Wacana atas Amandemen Terbatas UUD 1945 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 24 Maret 2021.

Diskusi dimoderatori Lutfy A Mutty, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Acara itu juga dihadiri oleh sejumlah narasumber diantaranya Taufik Basari, (Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI/Anggota DPR RI Periode 2019-2024); Muhammad Qodari (Pengamat Politik, Direktur Eksekutif Indobarometer); Prof. Dr. Valina Singka, M.Si  (Guru Besar FISIP Universitas Indonesia); dan Atang Irawan (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan).

Selain itu, menghadirkan Ruslan Tambak (Pemimpin Redaksi RMOL) dan Arya Fernandez (Department of Politics and International Relations, CSIS) sebagai penanggap.

Dialog yang dilakukan, menurut Rerie, tidak dimaksudkan untuk mendukung pendapat satu dan lainnya, namun semata untuk tata kelola yang mampu mewujudkan jalan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apalagi, jelas Rerie, Indonesia belajar bersama dari realitas kebangsaan. Sebab bangsa ini dibangun dari berbagi pikiran konstruktif lewat berbagai dialog.

Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, komitmen kebangsaan yang telah dibangun oleh founding fathers, dan juga komitmen kebangsaan yang dibangun di atas semangat reformasi harus tetap konsisten menjaga eksistensi NKRI.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari berpendapat, momentum amandemen harus didasari semangat menata kembali acuan bernegara. Menurutnya, sebelum mengamandemen UUD 1945 harus melalui kajian yang mendalam. Demikian pula dengan usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang harus dikaji ulang, dipertimbangkan kembali secara mendalam.

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dr. Valina Singka, M.Si menganjurkan sebelum memutuskan amandemen konstitusi, perlu dilakukan evaluasi apakah problem yang dihadapi bangsa ini disebabkan oleh konstitusi atau karena pelaksanaan regulasi. Bisa jadi, jelas Valina, undang-undang yang ada saat ini yang belum bisa menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat atau undang-undang yang ada belum dijalankan dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

Semangat amandemen, menurut Valina, tidak bisa dipisahkan dari gerakan reformasi. Saat gerakan reformasi muncul, jelas Valina, semangat amandemen itu bertujuan membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kewenangan legislatif, serta mempertegas sistem presidensial.

Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari, menilai saat ini ruang amandemen itu terbuka untuk merespon persoalan yang dihadapi bangsa. Menurut Qodari, masalah yang dihadapi bangsa saat ini adalah ancaman polarisasi kekuatan bangsa.

"Indonesia sekarang ini sedang menuju pada perpecahan sebagai dampak polarisasi yang dikhawatirkan bisa berujung pada munculnya korban jiwa," ujar Qodari.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Atang Irawan berpendapat, penyelesaian masalah bangsa tidak melulu lewat amandemen konstitusi. Karena amandemen konstitusi akan berimplikasi pada perubahan sejumlah aturan lainnya. Untuk memperkuat manajemen pelaksanaan pembangunan nasional saat ini, menurut Atang, cukup memperkuat sejumlah aturan pada undang-undang tersebut.

EDITOR

MI

loading...




Komentar


Berita Terkait