#rektor#kpk#lhkpn

Rektor Lampung Proaktif Lapor LHKPN

Rektor Lampung Proaktif Lapor LHKPN
Dokumentasi pixabay.com


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Rektor di Provinsi Lampung proakrif dan mendukung penuh mengenai kerjasama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupkan upaya transparansi dan kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penjabat Negara (LHKPN). 

Rektor Universitas Lampung, Prof. Hasriadi Mat Akin mengatakan bahwa pihaknya terus menyampaikan LHKPN setiap tahunnya. Karena laporan tersebut merupakan kewajiban bagi penjabat negara untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitasnya.

"Setiap tahun saya melaporkan terus secara rutin. Per 31 Maret 2018 kemarin sudah saya serahkan LHKPN kepada pusat. Itukan wajib," katanya kepada Lampung Post, Minggu (16/12/2018). Ia juga menceritakan bahwa dalam pelaporan tersebut tidak ada kendala yang dihadapi. Menurutnya ada perubahan sistem yang tadinya manual menggunakan dokumen hardcopy namun saat ini sudah masuk kedalam sistem online.

"Kendalanya tidak ada. Sekarang sistemnya online ada panduannya. Gak ada masalah," kata Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit Tumbuhan dan Bioteknologi Proteksi Tanaman ini.

Sementara disinggung mengenai belum terteranya LHKPN penjabat Universitas Lampung di website resmi https://www.unila.ac.id. Ia mengatakan bahwa pihanya sedang mempersiapkannya untuk dipublikasikan. Hal itu juga untuk persiapan pemilihan rektor pada 2019 mendatang bahwa calon-calon rektor bisa dinyatakan gugur apabila tidak menyerahkan LHKPN.

Namun dirinya mengatakan tidak mencalonkan kembali karena umur yang sudah lewat. "Iya sedang dikerjakan. Semua sudah disampakan dan dari Kementerian juga sudah menginstruksikan untuk website. Nanti di website dipersiapkan," kata alumnus S3 Institute Pertanian Bogor ini.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Intan Provinsi Lampung, Moh Mukhri mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh terkait Menristek Dikti Mohamad Nasir yang mewajibkan pimpinan perguruan tinggi untuk melaporkan harta kekayaan pejabat negara dan bekerjasama dengan KPK.

"Setiap tahun saya rutin melaporkan. Saya mendukung penuh adanya kerjasama dengan KPK. Karenakan semangatnya untuk transparansi dan pemberantasan korupsi," katanya. 

Kemudian ia juga menyambut baik adanya langkah strategis dari kementerian. Kemudian ia berpendapat bahwa masalah korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.

Maka dari itu semua instansi pemerintah dan perguruan tinggi harus meberi contoh baik kepada masyarakat. "Setiap tahunnya saya melaporkan LHKPN. Sekarang sudah berbasis elektronik dan online. Bisa juga cek harta saya, rumah saya kecil, mobil juga biasa-biasa saja," katan Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung ini.

Sementara itu Rektor Institute Teknologi Sumatera (ITERA), Ofyar Zainuddin Tamin mengatakan bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendukung penuh mengenai transparansi keuangan yang ada. Hal tersebut sebagai wujud untuk semangat pemberantasan korupsi. "Sebagai KPA semua pertanggung jawaban keuangan perguruan tinggi ada di pimpinan. Maka dari saya setuju bila ada kewajiban LHKPN," katanya.

Kemudian ia mengatakan di era keterbukaan informasi publik dirinya sangat setuju dengan Kemenristek Dikti dan KPK mengenai laporan tersebut secara transparan. "Saya setuju, itu salah satu tugas dan kewajiban penjabat negara untuk melaporkan hartanya. Semangat keterbukaan harus diimplementasikan dengan baik," katanya.

EDITOR

Triyadi Isworo

loading...




Komentar


Berita Terkait