#KORUPSI

Rekanan DLH Metro Janji Kembalikan Kerugian Negara

Rekanan DLH Metro Janji Kembalikan Kerugian Negara
Sejumlah rekanan saat bersaksi di persidangan. Ist


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro, Eka Irianta (57), kembali menjalani sidang perkara korupsi, di PN Tipikor Tanjungkrang, Rabu, 12 Oktober 2022.

Sidang tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni dari beberapa pihak kontraktor atau rekanan, dan juga ASN DLH  Metro.

Dalam persidangan, baik ketua majelis hakim Efiyanto maupun hakim anggota Baharudin Naim memberikan ultimatum terhadap para saksi agar tidak memberikan keterangan palsu.

Selain itu, hakim anggota Baharduin Naim juga meminta agar para kontraktor yang mendapatkan proyek dari DLH  Metro, dengan cara menyetorkan uang ke pihak dinas, dan juga menggunakan perusahaan orang lain, agar mengembalikan kerugian negara.

"Ini kan jelas ada kerugian negara, kalian itu( Kontraktor) ada unsurnya loh, ini aja jaksa masih baik," ujar Baharudin Naim.

"Kalian ini mau enggak kembalikan uang," kata Naim sambil bertanya.

"Mau yang mulia, " jawab saksi secara serentak.

Saksi Ahmad Delta selaku rekanan saat dicecar pertanyaan, mengerjakan proyek 2020 dengan nilai Rp 13 juta yakni perbaikan landasan kontainer sampah. Ia mengaku dokumen penawaran dan lainnya tidak dibuat olehnya, melainkan oleh Erfano orang kepercayaan terdakwa yang juga ASN DLH Metro.

"Saya dapat kerjaan sekitar Rp13 juta,  saya perbaiki yang jebol-jebol lantainya," kata dia.

"Ini audit BKPK ada kerugian negara sekitar Rp5,9 Juta, jadi yang kamu kerjain ini apa, proyek apa segini, ini lah yang bikin negara enggak bener," kata Baharudin Naim ke Ahmad Delta.

"Realnya cuma Rp6 juta saya kasih ke Erfano  Rp2 juta, (uang lelah)," jawab Ahmad Delta.

Selanjutnya saksi Yuskandar mengaku mendapatkan dua pekerjaan yakni rehabilitasi gedung tempat pembuangan akhir (TPA) dan landasan kontainer senilai Rp124 juta dan Rp148 juta.

Ia mengaku meminta paket proyek kepada terdakwa melalui Erfano.

Lalu Yuskandar mengaku,  Erfano menghubungi dirinya, dan menyebut istri terdakwa sakit. Sehingga terdakwa disebut meminjam uang Rp25 juta, dan Rp35 juta,yang diserahkan ke Erfano. Setelah itu, Yuskandar juga memberikan uang pinjamamn langsung ke terdakwa yakni Rp15 juta, untuk hajatan keluarga terdakwa.

"Itu apa fee komitmen, apa pinjaman," kata Majelis Hakim Naim.

"Pinjaman yang mulia," jawab Yuskandar.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferdy Andrian pun mencecar Yuskandar, kalau uang tersebut  bukan pinjaman melaikankan komitmen fee.

"Saudara dalam BAP nya mengaku, ini  komitmen, apa mau mencabut keterangan di BAP," tanya  jaksa.

Setelah lama berpikir dan terdiam, akhirnya Yuskandar mengaku uang tersebut merupakan fee komitmen ke terdakwa.

"Iya benar itu (bukan utang)," kata dia.

Lalu saksi lainnya, yakni Ujang Bambang mengaku mendapatkan pekerjaan perbaikan landasan kontainer sampah namun meminjam perusahaan orang lain, milik Wibisono. Ia membantah menyetorkan fee 20% untuk terdakwa, dan berdalih hanya memberikan uang terimakasih karena telah mendapatkan pekerjaan.

"Saya tidak setor uang fee, tapi uang lelah ada saya kasih karena saya difasilitasi dapat kerjaan," kata saksi Bambang.

"Tapi di BAP ini ada setoran 20%," tanya jaksa.

"Itu saya kerja dulu, setelah selesai saya kasih, uang lelah, uang kontrak, kurang lebih Rp10 juta, Pak Eka nyuruh orang untuk uangnya dititip ke orang itu, jadi itu ucapan terimakasih, bukan komitmen fee," jawab Bambang.

Lalu saksi lainnya, Rozi mengaku mendapat pekerjaan bak sampah, dengan cara menghadap langsung kepada terdakwa. Lalu ia pun menggunakan perusahaan orang lain untuk mendapat pekerjaan tersebut, dan memberikan dokumen ke Erfano.

"Saya kasih uang Rp1 juta ke Erfano, itu waktu kontrak," kata dia.

Dalam perkara pengerjaan berbagai proyek ini, dari laporan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro Tahun anggaran 2020  Rp 432.045.468,26 (Rp400 juta).

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait