#rapbd#apbd#pendapatan

Realisasi Pendapatan APBD Lampung 2019 Capai 98,58 Persen

( kata)
Realisasi Pendapatan APBD Lampung 2019 Capai 98,58 Persen
Wakil Gubernur Chusnunia Chalim saat rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Senin, 13 Juli 2020. Dok. Adpim


Bandar Lampung (Lampost.co) --Realisasi pendapatan daerah Lampung tahun 2019 tercatat Rp7,266 triliun atau terealisasi 98,58 persen dari total target anggaran Rp7,371 triliun. Jumlah itu berasal dari PAD Rp3,018 triliun atau 101,03 persen; pendapatan transfer Rp2,671 triliun atau terealisasi 61,13 persen; dan lain-lain pendapatan yang sah Rp1,577 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun anggaran (TA) 2019 yang disampaikan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Senin, 13 Juli 2020.

“Peningkatan realisasi yang cukup signifikan dikarenakan relasifikasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari akun dana alokasi khusus  (DAK) nonfisik ke akun pendapatan lainnya,” kata Nunik.

Sedangkan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 terealisasi Rp7,058 triliun atau terealisasi 94,25 persen dari total anggaran belanja Rp7,489 Triliun. Dari sisi pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan terealisasi Rp213 miliar yang bersumber dari penerimaan silpa tahun 2018 serta pinjaman daerah.

Pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp86 miliar yang merupakan penyertaan modal kepada BUMD dan pembayaran pokok utang pinjaman daerah.

“Selanjutnya perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan neto diperoleh selisih yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada tahun anggaran 2019 Rp336 miliar. Nilai tersebut merupakan salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan pelaksanaan APBD 2020,” ujar Nunik.

Pemprov Lampung menyadari masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki guna mendorong Lampung menjadi provinsi yang lebih maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakatnya. Dia menjelaskan Lampung memperoleh Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung. Menurut Wagub, prestasi ini dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

"Seiring era keterbukaan publik, Pemerintah Provinsi Lampung juga berperan dalam menyampaikan informasi atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran yang di dalamnya menyajikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dikelola pemprov tahun anggaran 2019," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait