Pajakpringsewu

Realisasi Pajak Pringsewu Capai 106%

Realisasi Pajak Pringsewu Capai 106%
Ilustrasi.Dok


PRINGSEWU (Lampost.co) -- Badan pendapatan daerah (Bapenda) Pringsewu, mencatatkan realisasi penerimaan pajak pada 2020 ini mencapai Rp29.304.983.724. Nilai tersebut melebih target yang ditetapkan sebesar Rp27,5 miliar atau 106,6%. 

Kenaikan tersebut dinilai seiringnya peningkatan kesadaran masyarakat yang didukung program inovasi Bapenda. Pola ini akan terus digerakkan pada 2021 mendatang.

Plt. Kepala Bapenda Pringsewu, Masykur mengatakan capaian realisasi pajak pada 2020 melampaui target. Hingga 17 Desember 2020, terealisasi Rp29.304.983.724 dari target Rp27,5 miliar. Beberapa pajak daerah yang menyumbang PAD itu berasal dari pajak hotel target Rp150 juta, terealisasi Rp126.503,964 (84,3%), pajak restoran target Rp2 milyar, terealisasi Rp2.004 milyar (100,2%).

Kemudian pajak penerangan jalan (PPJ) dari target Rp13 milyar, terealisasi Rp13.422 milyar (103,3%), PBB dari target Rp7,707 milyar terealisai Rp8.056 milyar (104,5%), dan BPHTB target Rp3.450 milyar terealisasi Rp4.380 milyar (127%).

Maskur menambahkan pajak daerah yang meliputi 10 item jenis pajak tersebut, seperti pajak air bawah tanah dan hotel memang belum bisa mencapai 100 persen, tetapi lainnya telah melebihi target. "Hal itu sebagai dampak covid-19," ujarnya, Minggu, 20 Desember 2020.

Dia mencontohkan belum terealisasinya target pajak air bawah tanah karena adanya penyesuaian tarif pajak air tanah sehingga wajib pajak merasa keberatan dengan adanya tarif baru tersebut.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan meluncurkan 5 inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak pada 2021.

"Pertama, pengelolaan pajak secara online yang akan terintegrasi dengan semua unit terkait. Kedua kerjasama terintegrasi secara online dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pringsewu," ujarnya.

Ketiga, nota kesepakatan dengan DPMPTSP dalam rangka mendukung peningkatan pajak daerah. Keempat pemutakhiran data PBB se Pringsewu. Terakhir, adanya tampilan piutang pajak 5 tahun terakhir pada blanko SPPT PBB dalam rangka penyelesaian piutang pajak. 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait