#PAD

Realisasi Belanja Pendapatan Lampung Triwulan I Baru 16,64 Persen

Realisasi Belanja Pendapatan Lampung Triwulan I Baru 16,64 Persen
Ilustrasi. Antara Foto


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mencatat pendapatan daerah mencapai 16,64% pada triwulan I tahun 2022. Angka tersebut jika direalisasikan sebesar Rp4,8 miliar dengan anggaran atau pagu sebesar Rp29,1 miliar.


Berdasarkan data yang dihimpun dari https://djpk.kemenkeu.go.id hingga 17 April 2022, tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung sebesar 14,68% dengan nilai Rp912 miliar dengan nilai pagu Rp6,2 miliar.

PAD ini terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp728 miliar atau 19,34%, retribusi daerah sebesar Rp12,55 miliar atau 9,16%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp5,2 miliar atau 8,04% dan PAD yang sah sebesar Rp145 miliar atau 18,35%.

Selanjutnya berdasarkan pendapatan lainnya, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil peroleh penyerapan di triwulan I sebesar 4,99% dengan nilai Rp101,54 miliar. Adapaun pembagiannya untuk pendapatan transfer antar daerah sebesar 5,87% atau Rp96,83 miliar. Selanjutnya untuk pendapatan hibah sebesar 3,58% atau sebesar Rp4,71 miliar.

Kemudian untuk belanja daerah, Pemprov Lampung menyerap sebesar 11,43% senilai Rp3,4 miliar dan belanja pegawai sebesar 16,38% atau sebesar Rp1,8 miliar.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Lampung Marselina Djayasinga mengatakan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah yang harus diapresiasi karena telah lakukan penyerapan secara cepat.

“Daerah lain belum tentu penyerapannya di triwulan I secepat ini, hal inilah yang harus di apresiasi,” kata Pengamat Ekonomi Universitas Lampung, Marselina Djayasinga saat dihubungi, Senin, 18 April 2022.

Bahkan, apresiasi tersebut terbukti dengan penyerapan tertinggi se Indonesia yang di apresiasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dari sini harapan kita juga Lampung tetap mempertahankan percepatan penyerapan, bahkan bisa tetap yang pertama se Indonesia. Belanja daerah harus dipercepat,” tegas dia.

Ia juga mengimbau kepada kabupaten/kota untuk mempercepat penyerapan dan memprioritaskan hal yang terpenting dahulu. “Agar bisa menjadi contoh daerah lain juga” tutup dia.

EDITOR

Winarko


loading...



Komentar


Berita Terkait