Realisasi Belanja Negara KPPN Kotabumi Rp1,17 Triliun

Kotabumi (Lampost.co)-- Realisasi belanja negara di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi mencapai Rp1,17 triliun.

Kepala KPPN Kotabumi, Syaifuddin Luthfi, mengatakan realisasi belanja di lingkup KPPN Kotabumi mencapai Rp1,17 triliun (51,41%) dari pagu Rp2,3 triliun per 31 Juli 2022. Yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp380,6 miliar (56,74%) serta transfer daerah dan dana desa (DD) sebesar Rp790,1 miliar (49,18%).

"Secara akumulatif realisasi belanja negara mencapai 43% years on years (yoy)," ujar Syaifuddin, Kamis, 4 Agustus 2022.

Untuk realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sendiri, menurutnya masih didominasi oleh belanja pegawai (gaji/tunjangan) Dengan realisasi Rp251,4 miliar (62,19%) dengan pertumbuhan 2% yoy.

"Lalu, belanja barang Rp119,1 miliar (52,81%) dengan pertumbuhan 11% yoy. Sementara untuk modal (belanja) terealisasi Rp10,1 miliar (24,58%), dengan kontraksi pertumbuhan 57% yoy," terangnya.

Untuk transfer daerah, kata dia, merupakan dana perimbangan yang terdiri atas DAK fisik dan non-fisik. Dan realisasinya sebesar Rp122,3 miliar (21,80%) dengan angka pertumbuhan 84% yoy.

"Realisasi penyaluran terbesar pada bidang pendidikan, jalan dan kesehatan," tegasnya.

Sementara untuk DAK non-fisik disalurkan dal bentuk BOS, BOP PAUD dan kesetaraan Dengan realisasi Rp215,6 miliar (65,01%) dari pagu Rp331,6 miliar, lanjutnya.

"Ini (non-fisik) disalurkan oleh provinsi sebelumnya, kini kita (Kotabumi) yang berpengaruh pada transfer ke daerah dan DD 79% yoy 2021," tambahnya.

Dia menjelaskan seiring dengan akselarasi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), realisasi dana desa 21% yoy dengan realisasi Rp452,6 miliar (63,34%) dengan total penyerapan BLT sebesar Rp90,7 miliar.

Sementara itu, untuk capaian realisasi belanja modal 40%, tapi penyaluran DAK fisik masih rendah karena pengaruh PBJ belum diselesaikan. Akibat persyarata tak memenuhi atau belum lengkap, serta penyesuaian petunjuk teknis ditingkat kementrian/lembaga.

"Diperlukan upaya kongkrit pada pihak - pihak terkait, terutama pemerintah daerah dalam upaya mendorong penyerapan belanja modal dan fisik. Dengan jalan, melaksanakan langkah strategis percapetan secara prudent dan tetap mengedepankan good govermence," pungkasnya.

EDITOR

Sri Agustina