#Pilkada#Bawaslu

Ratusan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 Terjadi di Lampung

Ratusan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 Terjadi di Lampung
Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah. (Dok Istimewa)


Kalianda (Lampost.co)--Ratusan dugaan pelanggaran pemilihan terjadi selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di delapan kabupaten/kota Provinsi Lampung. Pelanggaran tersebut merupakan hasil temuan dari jajaran pengawasan dan laporan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah saat menghadiri Rakernis Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Hotel Bandara Radin Inten Kecamatan Natar, Sabtu, 5 Desember 2020.

"Berdasarkan data pelanggaran pemilihan di Provinsi Lampung hingga per tanggal 26 November 2020 terdapat 352 pelanggaran. Data tersebut ada berbagai pelanggaran yang terjadi delapan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020," kata dia.

Dia mengatakan dari 352 pelanggaran tersebut terdiri dari temuan jajaran Bawaslu sebanyak 323 pelanggaran dan laporan masyarakat sebanyak 29 pelanggaran. Adapun bentuk pelanggarannya berupa pelanggaran administrasi 202 kasus, kode etik (9 kasus), tindak pidana pemilihan (5 kasus), pelanggaran protokol kesehatan (38 kasus), pelanggaran lainnya (45 kasus) dan bukan pelanggaran (53 kasus).

"Untuk pelanggaran pidana pemilihan ini sudah naik hingga ke tahapan penyidikan. Lalu, pelanggaran lainnya ini misalnya netralitas ASN, Netralitas Aparatur Desa, Netralitas PKH dan Netralitas Pegawai Honorer," kata dia.

Fatikhatul mengatakan pelanggaran protokol kesehatan tindaklanjutnya berupa pemberian surat peringatan tertulis (surat tilang), pembubaran, penyampaian ke Polisi hingga rekomendasi larangan berkampanye.

"Pelanggaran prokes ini terjadi paling banyak di Lamsel mencapai 20 surat peringatan tertulis. Ini berkat pengawasan kawan-kawan Penwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan saat mengawasi tahapan kampanye pasangan calon," kata dia.

Menjelang diakhir masa kampanye, Fatikhatul Khoiriyah mengajak seluruh jajaran Bawaslu hingga Panwascam, Pengawas Desa dan Pengawas TPS untuk meningkatkan pengawasannya disaat masa tenang. Adapun potensi pelanggarannya, yakni politik uang, kampanye, pemanfaatan fasilitas pemerintah dan lainnya.

"Potensi-potensi ini yang mesti harus diwaspadai ketika memasuki masa tenang. Untuk itu, kami nanti akan melakukan patroli pemgawasan selama masa tenang dalam mengantisipasi terjadi pelanggaran," kata dia.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait