#orasi#hariburuh#mayday#beritalampung

Ratusan Buruh Gelar May Day di Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung

Ratusan Buruh Gelar May Day di Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung
Orasi ratusan buruh di Tugu Adipura. Foto: Deta Citrawan


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Ratusan buruh yang pada serikat buruh yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) melakukan long march atau aksi damai yang digelar dibeberapa dititik di Kota Bandar Lampung, yaitu Lapangan Korpri, Saburai dan bundaran Tugu Adipura, Rabu (1/5/2019).

Pada bundaran Tugu Adipura, aksi itu dimulai pada sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.30 WIB. Yang melibatkan ratusan pekerja buruh di Lampung khususnya Kota Bandar Lampung, dengan dikawal oleh puluhan anggota Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Polresta Bandar Lampung.

Seluruh massa buruh itu, berorasi secara tertib dengan membawa atribut seperti banner, spanduk dan pamflet yang bertuliskan keluhan-keluhan para kaum buruh. Diantaranya yaitu tolak politik upah murah, hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourching. Yang dimana menurut mereka, keputusan-keputusan yang ada saat ini hanya menguntungkan para pemilik modal dan kapitalisme. Sehingga para buruh menuntut adanya suatu kebijakan baru yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para buruh.

Sekjen Serikat Pekerja Kontrak Koperasi Kakar Pelabuhan Panjang (SPK3P2) Gunadi mengatakan dalam tindakan orasi ini seluruh pekerja buruh lebih menegaskan kepada 3 poin yaitu pertama untuk mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, kedua menghapus sistem kerja kontrak dan outsourching kemudian yang ketiga tolak PHK sepihak. “Itulah 3 poin yang kita bawa dan kita usung hari ini, karena hal itu menyangkut hidup buruh. Karena ketiga hal itu dianggap lebih menguntungkan para pemilik modal kecuali buruh. Sedangkan para buruh yang ada saat ini belum mendapatkan kesejahteraan dan tidak menusiawi,” ujarnya, Rabu (1/5/2019).

Mengenai penolakan untuk dicabutnya PP Nomor 78 tahun 2015 pengupahan itu, Gunadi menerangkan bahwa saat ini PP itu tidak berpihak sama sekali kepada para buruh yang ada, dimana pada hal pengupahan dilakukan secara langsung oleh pihak perusahaan tanpa adanya keputusan dari dewan pengupahan.

“Dasarnya seperti ini, dahulu upah ditentukan atas dasar Kajian Hidup Layak (KHL), setelah itu melalui dewan pengupahan ditentukan upah bagi para pekerja, tapi saat ini tidak. Upah ditentukan langsung oleh pihak perusahaan sehingga tidak sesuai dan sifatnya hanya sepihak saja,” jelasnya.

EDITOR

Deta Citrawan

loading...




Komentar


Berita Terkait