#refleksi#Covid-19Lampung#Jokowi

Ratakan Vaksinasi!

Ratakan Vaksinasi!
Iskandar Zulkarnain, Wartawan Lampung Post. (DOK)


PERASAAN bangga dan gembira menyelimuti ratusan siswa ketika orang nomor satu di negeri ini mengunjungi SMAN 2 Bandar Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat langsung pelaksanaan vaksinasi di sekolah favorit di kota ini. Harapan siswa agar bisa kembali belajar normal lagi.

Pemerintah Provinsi Lampung memulai program vaksinasi bagi kalangan pelajar dari SMAN 2, Kamis (2/9) pagi. Sebanyak 400 siswa mengikuti penyuntikan vaksin pertama yang disaksikan Jokowi. Adalah siswa kelas XII MIPA, Rafy berharap vaksin ini, ia bisa kembali belajar di sekolah. “Belajar daring selama pandemi tidak maksimal,” tuturnya.

Pengakuan yang jujur itu dari Rafy. Dia merasa kesulitan memahami materi pelajaran secara online. Berbeda dengan belajar di kelas. Yang pasti, belajar secara daring tidak ada ikatan emosional antara guru dan siswa. Belajarnya tidak serius. Kamera video tidak dinyalakan kalau sedang di luar rumah.

Di kebanyakan sekolah yang dikunjungi, Jokowi selalu mengingatkan agar selalu menjaga protokol kesehatan. Vaksin adalah sebuah ikhtiar sehingga proses pembelajaran tatap muka (PTM) akan dibuka. Dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat wabah corona, membuat siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah, kehilangan kesempatan belajar atau learning loss.

Jika tidak diperbaiki sesegera mungkin, dampak dari learning loss ini pun diprediksi berlangsung puluhan tahun. “Butuh waktu lama memperbaiki kondisi itu. Setidaknya sembilan tahun untuk memperbaiki learning loss pada peserta didik,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemedikbud dan Ristek, Iwan Syahril dalam suatu kesempatan.

Kata Iwan lagi, dampak pandemi  memengaruhi proses belajar sehingga membutuhkan metode dan strategi yang jitu untuk memperkecil dampak learning loss. Makanya, siswa dan guru segera diberikan vaksin agar PTM cepat terlaksana secara terbatas.

Badan PBB urusan kemanusiaan anak yakni United Nations Children’s Fund (Unicef) melaporkan sebanyak 938 anak Indonesia putus sekolah akibat pandemi. Data ini dilansir Desember 2020. Dua bulan kemudian, lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 246 pengaduan karena siswa mempersoalkan belajar daring.

Pengaduan KPAI yang dipublikasi pada Februari 2021, sebagian besar berisi keluhan tugas belajar yang menumpuk, dengan waktu pengumpulan yang dekat dan bersamaan. Belum lagi fenomena dampak dari wabah corona itu, terjadinya kenaikan angka perkawinan di usia dini.

Komnas Perempuan mengungkapkan kasus perkawinan usia muda naik berlipat. Pada tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus naik dibandingkan tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus. Andaikan belajar tatap muka dibuka pasca-vaksinasi, akan mengecilkan angka dua kasus tersebut.

Berkaca peristiwa penting di atas, betapa strategisnya posisi sekolah. Dan sekolah tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, karena dunia pendidikan merupakan sektor yang sangat unik. Sekolah menjadi indikator keberhasilan sebuah negara dalam penanganan pandemi. Ingat itu!

Kala corona sudah dinyatakan pandemi, sekolah lebih awal ditutup jika dibandingkan dengan lembaga lainnya. Begitu pun juga nanti, ketika angka pandemi melandai, dunia pendidikanlah yang paling akhir dibuka dengan kesiapan vaksinasi dan fasilitas protokol kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan anak berhak dilindungi. Mereka harus mendapat layanan kesehatan, pendidikan, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Mereka adalah masa depan bangsa.

***

Selain itu, vaksin Covid-19 harus bisa diakses di mana-mana. Di puskesmas juga tempat pelayanan kesehatan agar tidak mengundang kerumunan

Saatnya bersinergi agar anak bangsa menjadi cerdas dan sehat. Dan sudah menjadi tekad, PJJ untuk usia dini serta pendidikan dasar dan menengah segera diakhiri. Belajar melalui daring tidak memberikan solusi, serta anak lamban menjadi pintar. Banyak sekali persoalan muncul akibat pandemi.

Setelah lansia, ibu hamil dan menyusui divaksinasi Covid-19,  guru dan pelajarlah yang menjadi prioritas selanjutnya. Vaksinasi bagi pendidik untuk melindungi siswa saat menjalankan pembelajaran tatap muka. Sekolah tidak boleh kalah dengan mal, bioskop, dan perkantoran yang sudah melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Makanya Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meluncurkan vaksinasi bagi pendidik. Program ini mengisyaratkan adanya harapan baru dalam dunia pendidikan yang terpuruk akibat pandemi. Jika sudah diratakan vaksin bagi guru dan siswa, akan makin mudah peserta didik belajar tatap muka.

Dari catatan Kemendikbudristek, angka ketercapaian vaksinasi tenaga pendidik baru mencapai 28% atau 1,54 juta guru dari jumlah 5,6 juta. Padahal PTM terbatas dirancang sejak Januari 2021. Program vaksinasi bagi dosen, guru, peserta didik haruslah masif seperti halnya campak, polio, Tb, difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis.

Lagu ‘Aku Anak Sehat’ menginspirasi orang tua untuk mengimunisasi anak secara teratur dan tidak terlewatkan. Imunisasi dilakukan di pos pelayanan terpadu (posyandu) tingkat rukun tetangga. Mengapa program vaksinasi Covid-19 tidak dilakukan di puskesmas dan posyandu saja? Supaya tertib dan tidak mengundang kerumunan. Evaluasilah pelaksanaan vaksinasi!

Masyarakat juga menyegerakan vaksinasi dengan tidak memilih-milih merek vaksin. Penularan Covid-19 ini kian cepat dan berbahaya. Virus yang sudah bermutasi membentuk varian baru lebih mematikan kepada pasien yang belum menerima vaksinasi. Data menunjukkan, kasus yang sakit dan meninggal dunia sebagian besar adalah mereka yang belum divaksinasi.

Di Lampung, pencapaian vaksinasi hanya dua daerah melampaui angka nasional, yakni Kota Metro 36,7% dan Bandar Lampung 33,7%. Tragisnya lagi, ada tiga daerah terendah vaksinasinya,  Lampung Tengah (7,4%), Tulangbawang Barat (7,3%), dan Lampung Timur (6,6%).

Terhadap kekurangan vaksin di Lampung, Presiden Jokowi menjanjikan di depan masyarakat akan menambah kuota vaksin.  Gunanya untuk mengejar kekebalan kelompok (herd immunity) di Sang Bumi Lampung. Janji itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Lampung, pekan ini.

Selain itu, vaksin Covid-19 harus bisa diakses di mana-mana. Di puskesmas juga tempat pelayanan kesehatan agar tidak mengundang kerumunan. Dan jangan pula program vaksinasi untuk pencitraan, juga meraup keuntungan. Makin tinggi pencapaian cakupan vaksin, rakyat makin terlindungi. Ratakan vaksinasi hingga ke daerah pelosok!

Penggunaan vaksin perlu diaudit agar terawasi distribusi dan pengelolaan di lapangan. Ini juga memastikan agar rakyat terlayani sehingga vaksin tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, jenis vaksin. Hadirnya aplikasi berbasis teknologi, yakni Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE), memastikan pengelolaan vaksin dilakukan secara transparan.  ***

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait