#raperda#pertanggungjawabanapbd#pesisirbarat

Raperda Pertanggungjawaban APBD Pesisir Barat Ditandatangani

( kata)
Raperda Pertanggungjawaban APBD Pesisir Barat Ditandatangani
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal saat menandatangani raperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat, 17 Juli 2020.Istimewa


Krui (Lampost.co) -- Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menandatangani raperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna DPRD di kantor Dewan setempat, Jumat, 17 Juli 2020. Pascaditandatangani kini tinggal menunggu hasil evaluasi dari gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nazrul Arif didampingi Wakil Ketua I Piddinuri dan Wakil Ketua II Ali Yudiem juga dihadiri Wakil Bupati Erlina.

Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang hadir mengikuti rapat paripurna itu dan telah memberikan sumbang saran, gagasan, ide, dan kritik yang konstruktif hingga tersusunnya raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pesisir Barat tahun anggaran 2019.

"Sebagaimana agenda yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Pesisir Barat pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini merupakan agenda terakhir dalam siklus dan mekanisme pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Sudah sepatutnya kita bersyukur seluruh proses dan tahapan pembahasan materi telah selesai dengan baik dan tepat waktu," katanya.

Dia menjelaskan setelah adanya persetujuan selanjutnya raperda tersebut akan disampaikan kepada gubernur Lampung sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. "Kami berharap proses evaluasi di provinsi nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu," katanya.

Bupati menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selain untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan rangkaian penilaian akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara komprehensif. Hal itu mulai dari perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan pemerintah untuk tahun anggaran selanjutnya.

"Seiring dengan hal tersebut, kita dapat mengambil manfaat yang lebih penting lagi kalau kinerja pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar ditunjukkan dengan indikator kuantitatif dari serapan anggaran, tetapi lebih kepada asas manfaat dari capaian program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu tanpa mengesampingkan kepatuhan dan kepatutan atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, berkeadilan, serta memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas," ujarnya.

Bupati juga mengungkapkan pelaksanaan APBD TA 2019 tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala-kendala lainnya.

"Hal tersebut hendaknya tidak mengurangi tekad dan semangat kita semua untuk bekerja keras, berpartisipasi aktif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing demi kemajuan Pesisir Barat tercinta," ujarnya.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Pesisir Barat atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan APBD TA2019. "Saya berharap semua itu menjadi titik tolak bagi kita untuk berbenah diri, melakukan perbaikan di berbagai bidang untuk mewujudkan visi dan misi serta arah pembangunan Pesisir Barat yang berkeadilan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...


Berita Terkait



Komentar