#kpm#bansos#bpnt#beritalamteng

Rantai Penyaluran BPNT Harus Disederhanakan

( kata)
Rantai Penyaluran BPNT Harus Disederhanakan
Ilustrasi. Dok/Google Images

Gunungsugih (Lampost.co): Panjangnya rantai distribusi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dinilai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sementara bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak maksimal.

Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono Minggu, 19 Juli 2020, mengatakan selama ini pengadaan bahan makanan untuk program BPNT di kampung-kampung se-Lamteng dilakukan melalui pihak ketiga. Dalam hal ini PT atau CV yang ditunjuk/menang tender. Padahal, hampir di setiap kampung se-Lampung Tengah, ada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan bahan-bahan makanannya tersedia.

"Tetapi, karena pengadaan bahan makanan tersebut dilakukan pihak ketiga, maka kebanyakan barang-barang didatangkan dari luar kampung dan badan usaha kampung tak ikut dilibatkan. Selain memerlukan biaya operasional tinggi, pengusaha yang mengadakan barang juga harus untung. Akibatnya, bantuan yang diterima masyarakat tak bisa maksimal, BUMK tidak bisa ikut berkembang, makanan pokok hasil pertanian dari kampung setempat tak terdongkrak pemasarannya," katanya.

Seharusnya, menurut Sumarsono, jika bisa disederhanakan, bukan hanya KPM yang terbantu, tetapi BUMK bisa difungsikan dan bahan makanan produk petani setempat bisa lebih mudah terjual.

"Perusahaan itu kan juga mencari keuntungan. Seharusnya cukup lewat BUMK saja, " kata Sumarsono.

Ketua Dewan Lamteng ini menyampaikan pendapatnya menyusul postingan tentang dugaan kerugian negara yang berkisar Rp3-5 miliar dalam penyaluran BPNT di Lamteng. Kerugian itu berawal dari informasi bahwa KPM di banyak tempat hanya menerima bahan makanan dengan nilai sekitar Rp150 ribu, dari nilai yang seharusnya Rp200 ribu.

Teknis turunnya BPNT dimulai dari masuknya dana ke ATM/rekening atas nama KPM, kemudian dicairkan dan diserahkan ke KPM dalam bentuk bahan makanan. Sistem ini makin mudah dilakukan karena ATM milik para KPM tidak bisa digunakan sembarangan tanpa persetujuan pendamping. Tak hanya itu, bahkan di beberapa tempat, para KPM tak memegang sendiri ATM-nya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar