#beritalampung#beritalampungterkini#antipolitikuang#politikuang#moneypolitic

PWNU dan PCNU Se-Lampung Deklarasi Tolak Politik Uang

PWNU dan PCNU Se-Lampung Deklarasi Tolak Politik Uang
Deklarasi menolak politik uang oleh PWNU dan PCNU se-Lampung di Ballroom Hotel Horison, Minggu, 30 Oktober 2022. Dok PWNU Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se- Lampung mendeklarasikan antipolitik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan dalam segala tingkatan. Deklarasi itu dibacakan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PWNU Lampung, Minggu, 30 Oktober 2022.

Sikap antipolitik uang itu juga merupakan keputusan bahtsul masail PWNU Lampung beberapa waktu lalu yang mengharamkan politik uang.

Baca juga: KPPI Lampung Anggota DPRD Perempuan Penuhi Kuota 30 Persen 

Penjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Prof Wan Jamaluddin memandu deklarasi tersebut yang diikuti 15 PCNU di Lampung. Deklasi tersebut didasari kehidupan demokrasi di Indonesia semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun dalam perjalanannya masih terdapat noktah-noktah yang mencemari kehidupan demokrasi. 

"Para kiai dan pengurus NU se-Lampung setelah sungguh-sungguh mencermati situasi dan kondisi Tanah Air yang kemudian dituangkan dalam deklarasi ini," ujarnya dalam keterangan terima ke Lampost.co, Minggu, 30 Oktober 2022.

Isi deklarasi tersebut, pertama, mendukung pemerintah, institusi kenegaraan, dan ormas untuk menjalankan proses rekrutmen kepemimpinan dalam segala tingkatan secara bersih, transparan, adil, dan bermartabat. Kedua, melarang dan mengharamkan segala bentuk politik uang dalam proses rekrutmen kepemimpinan pada institusi kenegaraan dan ormas.

Ketiga, mengharamkan pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi yang menggunakan politik uang baik secara terang-terangan maupun tersembunyi dengan modus apa pun. Keempat, mengimbau seluruh warga masyarakat, khususnya warga NU, untuk melawan politik uang dalam memilih pemimpin pada setiap tingkatan. 

Kelima, mendukung penuh penindakan hukum atau sanksi terhadap seluruh pelanggaran yang mencederai proses demokrasi yang bersih, transparan, adil, dan bermartabat.

Tindak Politik Uang

Sementara itu, Bawaslu Lampung juga telah menggelar pelatihan dan bimbingan teknis  (bimtek)  untuk personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada 27--28 oktober 2022 terkait penanganan pelanggaran dan pidana Pemilu 2024, termasuk politik uang.

"Kegiatan bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman Bawaslu, kepolisisan, kejaksaan mengenai prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran," ujar Koordinator Divisi Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri, Minggu, 30 Oktober 2022.

Ke depannya, Bawaslu Lampung bersama polda dan kejaksaan, juga akan menguatkan sosialisasi terhadap bahaya politik uang, termasuk potensi-potensi pidana yang bisa menjerat pelaku politik uang, ke masyarakat dan juga partai politik peserta Pemilu 2024.

Selain itu, Bawaslu, Polda, dan Kejati Lampung telah melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024, pada Agustus 2022 yang lalu.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait