#nuansa#gempalombok#korupsi#bantuankorbanlombok

Pungli Musibah Lombok

Pungli Musibah Lombok
Gempa Lombok. (Foto: Dok/MI)


MINGGU, 19 Agustus 2018, menjadi waktu yang kelam bagi masyarakat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Malam itu bumi Mataram digoyang gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 7 skala Richter. Tidak ayal, peristiwa alam tersebut menimbulkan kerugian, baik nyawa maupun harta. Jumlah korban diperkirakan mencapai kurang lebih 563 jiwa dengan 358 ribuan warga harus mengungsi ke tempat penampungan.

Selain itu, sekitar 67 ribuan rumah warga hancur dan tidak bisa ditempati. Belum lagi, berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada sekitar 606 gedung sekolah yang luluh lantak.

Kondisi yang mengenaskan itu tentunya mengundang simpati dari berbagai pihak. Banyak korban yang harus berdesak-desakan di tempat pengungsian karena rumah mereka yang hancur. Aktivitas belajar mengajar dan sekolah anak-anak yang harus terhenti karena sarana dan prasarananya turut menjadi korban keganasan gempa.

Musibah yang dirasakan saudara-saudara di Lombok itu seakan dirasakan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penggalangan dana dan sumbangan banyak dilakukan demi membantu meringankan penderitaan para korban.

Namun, kondisi memprihatinkan dan perlu adanya dukungan baik moral maupun material itu justru dijadikan celah segelintir oknum untuk mengeruk keuntungan. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, dia adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram yang menjabat ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram bernama Muhir.

Dia ditangkap tangan oleh tim Kejaksaan Negeri Mataram. Muhir diduga melakukan pungutan liar dan pemerasan terkait dengan alokasi dana bantuan gempa bumi untuk renovasi SD dan SMP di Kota Mataram tahun anggaran 2019.

Apa yang dilakukan Muhir sungguh tidak bermoral dan mesti mendapat hukuman yang berat. Sebagai wakil rakyat, seharusnya dia turut membantu meringankan penderitaan masyarakat yang telah menjadi kewajibannya untuk dibantu.

Dan, kini menjelang pemilihan legislatif, kita dituntut untuk pintar memilih wakil yang benar-benar amanah serta memiliki akhlak yang baik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai nantinya para wakil kita seperti anggota DPRD Kota Mataram yang justru lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan masyarakat.

EDITOR

Muharram Candra Lugina/ Wartawan Lampung Post

loading...




Komentar


Berita Terkait