#pilkades#Lamtim

Puluhan Kades di Lamtim Minta Pilkades 2023 Tetap Dilaksanakan

Puluhan Kades di Lamtim Minta Pilkades 2023 Tetap Dilaksanakan
Rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi I DPRD Lamtim, Selasa 9 Agustus 2022. Lampost.co/ Arman Suhada


Sukadana (Lampost.co)-- Sebanyak 20 perwakilan kades periode 2017 - 2023 mendatangi DPRD Lamtim untuk mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi I DPRD Lamtim, Selasa 9 Agustus 2022. 

Diketahui, Isu penundaan pilkades hingga tahun 2025 ini lantaran pelaksanaannya hampir bersamaan dengan Pemilu serentak pada Februari 2024.

Diberitakan Sebelumnya, rombongan kades telah melakukan audensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamtim membahas ikhwal yang sama. Namun, Dinas PMD Lamtim belum memberikan jawaban yang pasti lantaran harus melapor kepada Bupati dan Wabup Lamtim.

Baca Juga : Pilkades 2023 di Lamtim Didesak Tak Ditunda

Pada hearing itu, puluhan kades menolak penundaan pilkades hingga 2025. Para kades meminta Komisi I bisa memfasilitasi aspirasi mereka untuk disampaikan kepada pihak eksekutif.

Juru bicara perwakilan kades, Wahab, mengatakan para kades periode 2017 - 2023 sudah melakukan rapat dengan Apdesi membahas agenda besar tersebut.

"Ketika pilkades ditunda, hal itu tentu akan mempengaruhi jalannya pelayanan pemerintahan desa serta kenyamanan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Para kades meminta tolong kepada Komisi I DPRD Lamtim dapat mengakomodir dan memfasilitasi aspirasi ini. Sehingga pilkades tetap berlangsung pada tahun 2023.

"Kalaupun memang hajat pilkades diperkiraan waktunya bersamaan dengan hajat nasional, seyogyanya pilkades bisa dipercepat sebelum hajat nasional, jangan sampai ada penundaan," imbuhnya.

Kemudian, Ketua Komisi I DPRD Lamtim Gunardi mengaku pernah mendengar adanya isu penundaan pilkades tersebut. Namun pihaknya belum pernah mengetahui dari mana isu tersebut. DPRD Lamtim juga belum pernah membahas terkait pelaksanaan pilkades.

“Iya kami DPRD Lamtim tegaskan sampai detik ini belum pernah membahas kaitan dengan pelaksanaan pilkades tahun 2023, apakah itu dilaksanakan ditahun 2023 ataukah ditunda," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Mursalin menyambut baik aspirasi dan masukan yang disampaikan perwakilan para kepala desa.

Komisi I berjanji akan berkordinasi sekaligus konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas isu penundaan pilkades.

"Saya juga berharap ada perwakilan dari kades yang bisa ikut ke Kemendagri," pungkas Mursalin.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait