#kerjasama#ptpn-serikarpekerja

PTPN VII dan SPPN VII Sosialisasi PKB

PTPN VII dan SPPN VII Sosialisasi PKB
PTPN VII dan SPPN VII Sosialisasi PKB. (Foto;Dok.PTPN VII)


Bandar Lampunf (Lampost.co)--Tim perunding PTPN VII dan Tim Perunding Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPPN) VII melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2022-2023, di ruang Kolaboratif PTPN VII, Rabu, 13 Juli 2022.

Sosialisasi ini diikuti unsur manajemen maupun serikat pekerja, yakni Tim Perunding Manajemen, Manajer Unit, Kepala Bagian, Asisten SDM&Umum/Asisten Akuntansi, Keuangan dan Umum serta perwakilan karyawan. Dari serikat pekerja hadir Tim Perunding Serikat Pekerja,  Kordinator Wilayah (Korwil), Sekretaris Korwil, Ketua Cabang, Sekretaris Cabang dan Bendahara wilayah Lampung dan Bengkulu.

Ketua Umum SPPN VII Moehammad Baasith mengatakan PKB merupakan pedoman kerja sama SPPN dan PTPN VII dihasilkan dari perundingan antara manajemen dan serikat pekerja. Ini cukup berat dengan kondisi perusahaan yang belum sepenuhnya stabil. 

"Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan karyawan dapat bersinergi, meningkatkan kinerja dan produktivitas sehingga kesulitan yang terjadi saat ini dapat dilalui dengan baik," jelasnya.
 
Di dalam PKB periode tahun 2022-2023 ini masih ada beberapa perubahan redaksional nonsubstansial dan substansial, perubahan yang berkaitan dengan finansial.  Di samping itu ada kesepakatan mengenai hal-hal yang akan ditindaklanjuti bersama antara Manajemen dan Serikat Pekerja. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Bertindak selaku narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Kepala Bagian SDM, Hidayat dan Kasubbag Hubungan Industrial, Rahmawati dari perwakilan Tim Perunding Manajemen, Ketua Umum SPPN VII Moehammad Baasith dan Sekretaris Jenderal Sasmika Dwi Suryanto.

Beberapa perubahan yang terkait finansial antara lain perubahan tarif bantuan listrik sebesar 20%, kenaikan tunjangan cuti tahunan sebesar 5%, perubahan skala gaji poko dan kenaikan tarif bantuan pemondokan anak sekolah (BPAS).

Hal-hal yang masih akan ditindaklanjuti, disepakati untuk diupayakan bersama antara SPPN VII dan PTPN VII antara lain perubahan batas usia pension (BUP) rencana kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan perubahan. 

Terdapat aspirasi dari SPPN VII juga untuk memperbaiki ketentuan tentang Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan perubahan oleh Holding PTPN seluruh PTPN, namun dipandang terdapat hal-hal yang kurang tepat menurut SPPN VII.

EDITOR

Sri Agustina


loading...



Komentar


Berita Terkait