#zonaintegritas#PT#beritalampung

PT Tanjungkarang Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

PT Tanjungkarang Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menandatangani piagam zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) yang dilakukan di aula Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Selasa (19/2/2019). (Foto:Lampost/Febi H)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Demi terujudnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanani di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta menindak lanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan PermenpanRB Nomor 52/2014, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menandatangani piagam zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) yang dilakukan di aula Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Selasa (19/2/2019).

Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) wilayah birorkasi bersih dan melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ini disaksikan lima instansi plus satu organisasi. 

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Zaid Umar Bobsaid sebelum menandatangi piagam mengatakan, bahwa tahun 2019 sudah harus bisa mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang bersih.

"Sekarang instansi harus bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik karena Sumberdaya Manusia (SDM) sekarang sudah semakin profesional.Untuk menciptakan ini kita harus reformasi birokrasi dan mencanangkan zona integritas. Ini merupakan komitmen pimpinan dan jajaran di bawahnya harus mengikuti. Kita harus bisa wujdukan WBK dan WBBM ini," kata Ketua PT Tanjungkarang Zaid Umar Bobsaid.

PT Tanjungkarang sudah melaksanakan WBK dan WBBM adalah dengan membatasi pihak luar seperti para pihak yang berperkara untuk bertemu langsung dengan pegawai PT Tanjungkarang terlebih hakim. "Akses sudah kita perketat. Jadi tidak semua yang datang bisa langsung bertemu dengan pegawai," katanya. 
Namun, meski pertemuan tatap muka dibatasi. Pihaknya menyediakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "Pelayanan publiknya kita benahi dengan satu pintu sehingga menjadi zona WBBM," katanya. 

"Kami juga menyediakan aplikasi seperti aplikasi e-court agar para pihak tidak perlu lagi repot-repot datang untuk mendaftarkan perkara dan bisa membayar perkara langsung melalui bank," kata dia.

Penandatangan piagam itu dihadiri oleh Fahrizal Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Pemprov Lampung yang mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Kajati Lampung Susilo Yustinus, 
Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Subakti, mewakili Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, Kasirenproggar Korem 043/Gatam Letkol Inf Dominicus mewakili Danrem Kolonel Inf Taufik Hanafi, Dekan Fakultas Hukum Unila Prof Maroni, Ketua MUI Lampung Khairudin Tahmid, serta perwakilan Kanwil Kemenag dan Kemenkumham Lampung.

EDITOR

Febi Herumanika

loading...




Komentar


Berita Terkait