#BPN#grondkaart

PT KAI Tak Pernah Serahkan Dokumen Grondkaart ke BPN

( kata)
PT KAI Tak Pernah Serahkan Dokumen Grondkaart ke BPN
Warga dan LBH Bandar Lampung bertemu pihak ATR/BPN Bandar Lampung. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Puluhan masyarakat menggeruduk Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bandar Lampung, pada Kamis, 12 Maret 2020.

Mereka didampingi LBH Bandar Lampung guna mengklarifikasi keabsahaan klaim sepihak Grondkaart oleh PT KAI yang belum jelas kekuatan hukumnya.

Ada 216 kepala keluarga di Pasar Gintung Terancam digusur oleh PT KAI, tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa putusan pengadilan, padahal warga ditarik uang sewa, bahkan membayar PBB. Teranyar, rumah Wiwik warga Pasir Gintung, digusur paksa tanpa ada putusan pengadilan, beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, LBH Bandar Lampung mencatat ada 1.640 Kepala Keluarga (KK) yang berkonflik dengan PT KAI, dan terancam digusur, di Provinsi Lampung.

Masyarakat menanyakan munculnya nomor identifikasi lahan di Pasir Gintung, yang selama ini tak pernah diketahui masyarakat. Pengukuran maupun pemberitahuan juga tak pernah ada.

 Warga mengetahui setelah mengecek peta online BPN, via google maps. Dari peta tersebut, diketahui sudah ada beberapa areal yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan (HPL). Maka, warga dan LBH, datang untuk meminta klarifikasi dan keterangan tertulis dari ATR/BPN Kota Bandar Lampung.

Pada saat mediasi antar LBH Bandar Lampung, warga dan Kepala ATR BPN Bandar Lampung Ahmad Aminudin, terungkap kalau PT KAI Divre IV Tanjungkarang selalu membangkang terhadap permintaan ATR/BPN yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen grondkaart kepada pihak ATR/BPN Bandar Lampung.

"Di sini kami sampaikan kepada LBH, kami juga terus terang sudah meminta grondkaart, berkali-berkali ke PT KAI, tapi enggak ada jawaban atau balasan, kami kan mau tahu juga batas-batas grondkaart ini, " ujar Kepala BPN Ahmad Aminudin, Kamis, 12 Maret 2020.

Padahal, belum lama ini, BPN Bandar Lampung sudah berkali-kali menyurati PT KAI, namun diabaikan. BPN berjanji akan menurunkan tim dalam waktu dekat, untuk melakukan cek lapangan, dan meneliti, mencari data dan menyampaikan klarifikasi tersebur ke LBH Bandar Lampung dan warga, sekitar Senin atau Selasa (16-17 Maret 2020).

"Grondkaart pelik bagi kami, kalau ada batas tanah, tolong diberitahukan ke kami, ke lurah, camat dan RT, agar tidak terjadi konflik ini," katanya.

Ditanya terkait kepemilikan sertifikat oleh PT KAI, Ahmad Aminudin tak bisa memberikan jawaban.

"Kalau seperti itu, kami enggak bisa sampaikan, karena dasar kepemilikan. PT KAI, kalau ada konflik seperti ini, baru kami turun ke lapangan, teliti, sampaikan ke masyarakat, mungkin mereka menyampaikan itu (peta grondkaart terbaru) ke kami mereka ada mekasnimenya, kalau ada konflik seperti itu, KAI juga akan menyampaikan ke masyarakat," ujarnya.

Terpisah, Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Sapto Hartoyo menjelaskan tidak ada kewajiban bagi PT KAI untuk menyerahkan grondkaart ke pihak manapun.

"Memang KAI tidak berkewajiban untuk memberikan grondkaart kepada pihak manapun kecuali untuk di pengadilan atau kepada instansi resmi yang memohon sesuai aturan yang berlaku. Karena grondkaart merupakan dokumen milik perusahaan, Kalau BPN minta, ya harus ada surat resmi ke direktur PT KAI," katanya, Kamis, 12 Maret 2020.

Namun, PT KAI Divre IV Tanjungkarang memaparkan jika PT KAI pusat sudah memberikan daftar buku aset KAI kepada BPN RI.

 “Tapi kalau ada surat terbaru dari BPN di daerah, kami akan dengan senang hati memberi data tersebut asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...


Berita Terkait



Komentar