#sengketatanah

PT GAJ Mangkir Rapat Bersama DPRD dan Pemkab Lamteng

PT GAJ Mangkir Rapat Bersama DPRD dan Pemkab Lamteng
PT Gunung Aji Jaya mangkir dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Lampung Tengah dan Badan Pertanahan Nasioal (BPN), Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Dinas Ciptakarya, serta Kesbangpol Lamteng, Senin, 21 November 2022. Lampost.co/Rae


Gunungsugih (Lampost.co) -- PT Gunung Aji Jaya (PT GAJ) mangkir dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Lampung Tengah dan Badan Pertanahan Nasioal (BPN), Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Dinas Ciptakarya, serta Kesbangpol Lamteng, Senin, 21 November 2022. Hearing tersebut untuk mengurai persoalan hak guna usaha yang menyebabkan keributan di wilayah Kecamatan Pubian.

Dalam RDP, Komisi I belum menemukan titik terang untuk mengurai persoalan perpanjangan HGU di PT GAJ. BPN sendiri dinilai tidak siap dalam mengikuti RDP.

"Kami tidak begitu bahagia karena PT GAJ tidak hadir. Padahal itu bagian dari yang akan dicari solusinya. Lalu BPN juga tidak siap menjawab pertanyaan kami untuk memperdalam masalah itu. Mereka tidak bisa jawab, padahal itu kewenangan mereka," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Lamteng, M. Ghofur.

DPRD mendesak agar BPN melakukan pengukuran ulang di lahan PT GAJ. Pengukuran ulang itu menjadi salah satu aspirasi masyarakat untuk membuktikan dan menyesuaikan ukuran pada alas hak di lapangan.

"Ada sebagian hak mereka yang diduga dicaplok. Mereka (BPN) tidak bisa jawab dengan jelas. Kami di DPRD akan mendorong pengukuran ulang lahan PT GAJ," ujarnya.

Untuk itu, Komisi I akan segera melakukan pemanggilan ulang kepada PT GAJ untuk mengurai dan mencari solusi atas persoalan ini dapat segera selesai. Komisi I belum melihat HGU asli milik PT GAJ yang informasinya sudah diperpanjang.

"Kami akan panggil ulang mereka Karena kami mencari solusi dan menjadi bagian dari solusi. Supaya semua terang benderang. Kami belum dapat hanya membaca copy nya saja.

Kasi Sengketa dari BPN Lamteng, Ida Rohani, mengatakan sejak 2015 HGU PT GAJ diperpanjang hingga 2040. Alas hak berupa sertifikat perusahaan itu ada 10.

"HGU diperpanjang pada 2015. Saat habis langsung diperpanjang. Sekarang jadi 10 sertifikat. Itu tidak melebihi batas dan untuk pengukuran ulang, harus perusahaan yang minta ukur ulang atau pemerintah juga bisa," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait