#beritalampung #beritalampungterkini #tragedikanjuruhan #tgipf

PSSI untuk Legawa Menjalankan Rekomendasi TGIPF

Media Indonesia Oct 14, 2022 | 23:50

Jakarta (Lampost.co) -- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) merekomendasikan atas dasar moral dan etik agar ketua umum dan Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan. Rekomendasi sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada Jumat siang, 14 Oktober 2022, diharapkan muncul kesadaran bagi PSSI bahkan para pemilik suara agar bisa membenahi secara keseluruhan ekosistem sepak bola dan pengelolaan pertandingan di Indonesia.

Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 136 halaman itu. TGIPF menyadari tidak bisa sewenang-wenang meminta ketua umum dan Exco PSSI mundur.

Kendati demikian, jika hal itu tidak dilakukan artinya tidak ada kesadaran dari internal PSSI untuk membenahi sepak bola Tanah Air."Jadi semuanya kami serahkan ke pemilik suara. Mereka mau berubah enggak sih sepak bolanya, mau tetap ada korban di sepak bola kita. Mereka pastinya tahu problem sepak bola kita ada di mana," kata Akmal saat dihubungi Media Indonesia (grup Lampost.co), Jumat, 14 Oktober 2022.

"Keselamatan jiwa yang paling utama. Itu yang seharusnya jadi jiwa korsanya pengurus PSSI juga. Bagaimana bertanggung jawab atas 132 korban jiwa. Ini yang kami tekankan, ini soal moral bagaimana melangkah ke depan lebih punya komitmen," ujarnya.

Akmal menekankan rekomendasi agar Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan dan para Exco mundur serta dilakukannya kongres luar biasa (KLB) mendapat perhatian Presiden Jokowi. Koordinator Save Our Soccer (SOS) itu menyebut Presiden sangat berhati-hati menyikapinya. Momentum pertemuan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino bisa jadi solusi mereformasi PSSI.

Menurut dia, Presiden bisa menjelaskan ke Gianni Infantino persoalan sepak bola di Indonesia. Tragedi di Kanjuruhan bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada 86 suporter sepak bola Indonesia yang tewas dalam rentang waktu 1995 hingga 2022.

"Pak Jokowi sangat hati-hati, ini kita intervensi enggak nih? Kemudian saya sampaikan dalam pertemuan itu, Presiden FIFA sangat akomodatif. Pak Jokowi harus sampaikan saja problem sepak bola kita, tolong dibantu FIFA agar ada pembenahan tata kelola. Caranya bagaimana biar FIFA mengarahkan PSSI. Entah itu pergantian, oke kalau gitu sekarang Exco yang ada saat ini tidak ada lagi dalam bagian PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral, itu bisa saja seperti. Itu ranahnya FIFA agar kita tidak dianggap intervensi," katanya.

Akmal juga menyayangkan sikap PSSI yang sudah membahas waktu bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 bersama utusan FIFA dan AFC pada Kamis, 13 Oktober 2022. Akmal menegaskan dalam rekomendasi TGIPF, pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan jika pembenahan sepak bola dan tanggung jawab tidak PSSI dijalankan.

"Selama PSSI tidak melakukan perubahan seperti yang diinginkan dan diharapkan, kompetisi tidak akan jalan. Sekarang PSSI sudah mikir 25—26 November akan mulai kompetisi, tapi mana perubahannya, bisa enggak PSSI menjadi tidak ada masalah menyangkut supporter. Bisa enggak menjamin soal safety and security stadion. Ini butuh proses, PSSI jangan ambil sikap kompetisi jalan, dan pada akhirnya akan seperti yang terjadi sekarang," katanya.

Sementara itu, usai pengumuman rekomendasi TGIPF, anggota Exco bersama pengurus PSSI lainnya langsung menggelar rapat di Kantor PSSI, GBK Arena, Senayan, Jakarta. Anggota Exco PSSI, Ahmad Riyadh belum mau berkomentar terkait rekomendasi TGIPF sebelum ada sikap resmi dari PSSI. "Sebentar, masih menunggu ya," katanya.

Sejumlah klub seperti Persija dan Persib sebagai salah satu pemilik suara juga belum mau bersuara. Media Indonesia mencoba menghubungi Direktur Persija Ferry Paulus dan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono, namun tidak merespons saat ditanyakan rekomendasi TGIPF untuk menggelar KLB.