#Korupsi#korupsijalan

Proyek Jalan Kalibalangan Lampura Dilempar ke Pihak Ketiga, Negara Rugi 794 Juta

Proyek Jalan Kalibalangan Lampura Dilempar ke Pihak Ketiga, Negara Rugi 794 Juta
Suasana persidangan di persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 26 Januari 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dua tersangka korupsi peningkatan Jalan Kalibalangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2019 menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang.

Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Lampura sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yasril, dan kontraktor bernama Abdul Azim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hardiansyah mengatakan, keduanya didakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 joPpasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dugaan korupsi bermula saat Dinas PUPR Lampura mengalokasikan anggaran untuk pningkatan Jalan Kalibalangan Cabang Empat (Pelebaran)  pada 2019 dengan anggaran Rp4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kepala Dinas PUPR saat itu dijabat Syahbudin yang saat ini berstatus terpidana.

Setelah proses lelang, pekerjaan dimenangkan CV  Banjar Negara dengan pagu anggaran  Rp3,99 miliar untuk peningkatan jalan sepanjang 2.200 m dan lebar 5 meter. Ternyata, pekerjaan tersebut tidak dilakukan Abdul Azim selaku pihak CV  Banjar Negeri, tetapi disubkontrakkan ke pihak ketiga, yakni Abed Apriansyah melalui perjanjian lisan.

"Bahwa tindakan Abed mengambil alih peran Abdul Azim selaku Direktur CV Banjar Negeri tanpa adanya persetujuan tertulis dari terdakwa selaku PPK merupakan pengingkaran terhadap kontrak sehingga terdakwa seharusnya memberikan peringatan kepada rekanan," ujar Hardiansyah saat membacakan dakwaan, Rabu, 26 Januari 2022. 

Baca: KPK Turun Tangan Bantu Polda Tuntaskan Korupsi Jalan Sutami

 

Tidak hanya itu, konsultan pengawas pekerjaan tersebut pun, yakni CV Inti Mulya Engineering Consultan memberikan pelaksanaan pekerjaan ke pihak ketiga atas nama Miru Yama melalui perjanjian lisan.

"Juga tidak melakukan pengawasan akan tetapi meminta (Miru Yama) bantuan Iwan dan Triwiyanto yang sama sekali tidak mempunyai kompetensi dalam melakukan pengawasan," paparnya.

Karena minim pengawasan dan di pihak ketiga, perbuatan Yasril selaku PPK dan Abdul Azim selaku rekananan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp794.368.321 sesuai hasil  auditor ahli dari kantor akuntan publik.

Para terdakwa telah mengajukan praperadilan, akan tetapi majelis hakim di PN Kotabumi hanya mengabulkan permohonan praperadilan tersebut untuk sebagian. Kemudian majelis menyatakan tindakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Sidang putusan praperadilan berlangsung pada 21 Januari 2022 lalu. Akan tetapi, JPU Hardiansyah menyebut, hasil praperadilan tidak menghapus pokok perkara.

"Sidang pun tetap berjalan," katanya.

Usai persidangan, pihak terdakwa berencana mengajukan eksepsi dengan poin utama berhubungan dengan hasil praperadilan.

"Sidang dilanjutkan pekan depan," ujar hakim, Efiyanto. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait